KUNINGAN – Ribuan massa yang tergabung dalam aksi “Kuningan Melawan” turun ke jalan pada Minggu (31/8/2025) untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan Gedung DPRD Kuningan. Aksi yang didominasi oleh elemen mahasiswa ini berlangsung dari pukul 15.00 hingga 17.15 WIB, di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.
Aksi ini menyoroti sejumlah isu, baik skala nasional maupun lokal. Di tingkat nasional, massa mengecam sikap DPR RI yang dinilai abai terhadap suara rakyat, khususnya terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan di tengah kenaikan pajak.
- Musim Hujan, Warga Cikondang “Menabung Air” Lewat Revitalisasi Blok Cirangkong
- Pererat Silaturahmi Jelang Ramadan, Koramil 1501 Kuningan Gelar Munggahan Bersama Anggota DPRD
- Ironi Kemegahan Waduk Darma: Wisata Mendunia, Masih Ada Desa “Miskin Ekstrem”
- Sambut Ramadan 2026, Bupati Dian Rachmat Yanuar: Hiburan Malam Tutup Total, Petasan Dilarang Keras
- Ramadan 1447 H, Ini Penyesuaian Jadwal Jam Kerja ASN Kuningan
Korlap aksi, Firgy, menyebut hal ini sebagai “ironi terbesar dalam sejarah demokrasi”.Massa juga menuntut pencopotan Kapolri serta mengutuk tindakan represif dan brutalitas aparat.
Mereka meminta agar tunjangan DPR RI dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.
Selain itu, massa juga membawa tuntutan spesifik untuk perbaikan di Kabupaten Kuningan. Beberapa tuntutan tersebut meliputi:
Mendesak penghentian penanaman sawit di Kuningan dan menindak tegas pelanggarnya.
Meminta DPRD mengawal kasus dugaan penyelewengan anggaran program PJU Kuningan Caang senilai Rp117,5 miliar.
Mendesak DPRD memanggil eksekutif terkait kegagalan lelang jabatan Sekda yang menghabiskan anggaran Rp500 juta.
Menuntut DPRD menghentikan proyeksi MBG (Makan Siang Gratis) yang dikelola oleh anggota dewan.
Aksi yang berlangsung di tengah derasnya hujan ini sempat diwarnai kericuhan saat oknum massa melempar benda-benda ke arah aparat yang berjaga. Sejumlah anggota DPRD yang sempat menemui massa terpaksa kembali ke dalam gedung saat kekacauan terjadi.
Pada akhirnya, korlap aksi membacakan tuntutan dan pernyataan sikap mereka, kemudian meminta anggota dewan untuk menandatanganinya sebagai bukti persetujuan.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, bersama pimpinan fraksi, menandatangani tuntutan tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya. ”Untuk persoalan yang bersifat nasional… kita akan sampaikan ke pemerintah pusat secepatnya,” ujar Nuzul.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan mengawal permasalahan lokal Kuningan agar bisa segera dituntaskan sesuai aturan yang berlaku. Setelah penandatanganan, massa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. (Nars)
