KUNINGAN – Permasalahan klasik mengenai sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi menjadi sorotan utama dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diinisiasi oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, bersama PT Pupuk Indonesia di Kabupaten Kuningan, pada Senin (20/10/2025) di Aula RM Saung Ema.
Acara ini mempertemukan para petani dengan pemangku kebijakan untuk mencari solusi atas ironi rendahnya serapan pupuk di tengah kelangkaan yang dirasakan petani.
- Rakyat Gigit Jari, Di Tengah Gaung Efisiensi Anggaran, DPRD Kuningan Gelar Bimtek Miliaran Rupiah
- Seleksi Calon Kadis Hanya Diikuti 67 Pejabat Eselon III, Pengamat Soroti Sistem Data Manajemen Talenta BKPSDM Kuningan
- Diwarnai Kartu Merah, Persib Bandung Susah Payah Tahan Imbang Dewa United 2-2
- Bidik Pasar Global, Kuningan Siapkan Diri Jadi Pemain Kopi Kualitas Dunia
- Demo Warga Kalimanggis Kulon Berbuah Hasil, Kades Wahidi Dipastikan Tak Ngantor Lagi Mulai Besok
Wakil Ketua DPRD Kuningan, Ujang Kosasih, yang turut hadir sebagai pembicara, memaparkan dua kendala utama yang dihadapi petani. “Pertama, petani merasa kesulitan mendapatkan pupuk karena sistem yang rumit, yang mengharuskan penggunaan Kartu Tani atau KTP yang terdaftar di kelompok tani. Kedua, ada sebuah ironi di mana data resmi menunjukkan daya serap pupuk masih rendah, namun di lapangan para petani justru berteriak kesulitan mencari stok,” ungkapnya.
Menjawab tantangan tersebut, Rina Saadah menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian yang baru.
Menurutnya, kebijakan ini menyederhanakan alur distribusi secara signifikan.”Sistemnya kini dipersingkat. Pupuk bisa disalurkan langsung dari distributor ke ‘titik serah’ seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga petani bisa mengaksesnya langsung tanpa birokrasi yang panjang,” jelas Rina Saadah.
Legislator dari fraksi PKB ini menegaskan komitmennya untuk mengawasi dan memverifikasi langsung di lapangan guna memastikan kebijakan baru ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Ia menyoroti data serapan pupuk di Kuningan yang baru mencapai 42% sebagai pekerjaan rumah bersama.
“Ini memerlukan sinergi dari semua pihak. Dinas Pertanian, PT Pupuk Indonesia, DPRD, dan tokoh masyarakat harus bahu-membahu memastikan petani terdaftar dalam e-RDKK dan semua prosesnya dipermudah,” tegasnya.
Rina juga membuka ruang dialog bagi para petani untuk menyampaikan keluhan secara langsung agar solusi konkret dapat segera ditemukan.Peran aktif Rina Saadah dalam memperjuangkan nasib petani Kuningan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Kepala Dinas Pertanian Kuningan, Wahyu Hidayah, bahkan menyebut bahwa dari sekian banyak anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kuningan, kontribusi Rina Saadah adalah yang paling nyata dirasakan masyarakat, salah satunya melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang konsisten disalurkan. (Nars)
