KUNINGAN – Sekitar 2.000 santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Kuningan memadati halaman Gedung DPRD Kuningan pada Senin (20/10/2025) untuk menggelar Istighosah Kubro dan menyampaikan aspirasi mereka. Aksi damai ini merupakan respons tegas terhadap tayangan di stasiun televisi Trans7 yang dinilai telah mencederai martabat dan kehormatan dunia pesantren.
Dipimpin oleh para kiai muda dengan restu para kiai sepuh, acara diawali dengan pelantunan sholawat, doa istighosah, dan hadhoroh. Koordinator Lapangan, K. Uus Syihabuddin A., menjelaskan bahwa gerakan ini lahir dari keprihatinan atas kondisi pesantren yang kerap menjadi sasaran sorotan negatif.
- Berjibaku Delapan Jam, MPA Silihwangi dan Tim Gabungan Jinakkan Karhutla di 3 Blok Lereng Ciremai
- Cigugur Ditetapkan Jadi Titik Ketiga Pengamanan Karhutla Gunung Ciremai
- Siaga Karhutla Kuningan Menguat, Tim Gabungan Bentuk Barikade di Titik Rawan
- Wahana Ajaib Lolos Dramatis ke Final U-18 dan Bidik Tiket Kejuaraan Nasional U-19
- Erupsi Anak Krakatau Meluas, Empat Bandara Ditutup Sementara dan Pesisir Selat Sunda Dipastikan Aman
“Pesantren adalah garda terdepan yang ikut berjuang untuk bangsa ini. Momentum ini sangat penting untuk menjaga marwah pesantren dan kehidupan beragama di Kabupaten Kuningan,” tegasnya.
Kiyai Uus menekankan bahwa semangat juang para santri sangat besar dan mereka siap bersinergi untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Kuningan. Ia mengibaratkan, jika seluruh elemen pesantren bergerak, lebih dari seratus ribu orang bisa diturunkan untuk menunjukkan soliditas mereka.
Dalam kesempatan tersebut, para santri menyampaikan “Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Pesantren” kepada Wakil Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, yang turut hadir. Surat tersebut memuat komitmen santri dan pesantren untuk senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan.
Pesantren juga ditegaskan sebagai garda moral dan spiritual bangsa, yang aktif menebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, memperkuat karakter kebangsaan, serta menanamkan akhlak dan cinta tanah air kepada santri dan masyarakat luas.
Selain itu, komunitas pesantren juga mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan, memfasilitasi, dan mendukung keberlangsungan pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan pesantren di Kabupaten Kuningan, baik secara kebijakan maupun anggaran.
Mereka juga menolak segala bentuk provokasi, disinformasi, dan upaya perpecahan yang dapat mencederai martabat pesantren dan ukhuwah Islamiyah, baik di dunia nyata maupun melalui media sosial.
Secara spesifik, poin penting dalam kesepakatan itu adalah kecaman keras terhadap tayangan media. “Kami menyesalkan dan mengecam keras segala bentuk fitnah, framing jahat, dan pemberitaan yang menyesatkan terhadap pesantren, sebagaimana yang baru-baru ini ditayangkan oleh stasiun televisi Trans7, yang telah melukai perasaan dan mencederai kehormatan dunia pesantren se-Nusantara,” bunyi pernyataan bersama tersebut.
Lebih lanjut, para santri juga menyatakan dukungan terhadap gerakan moral pesantren di seluruh Indonesia untuk melawan siapapun, lembaga manapun, atau pihak manapun yang mensponsori, mendukung, atau menyiarkan tayangan media yang menyudutkan pesantren serta ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, demi menjaga marwah dan kehormatan pesantren sebagai benteng moral bangsa.
Mereka juga berkomitmen menjaga ketertiban, keamanan, dan kondusivitas daerah, serta memperkuat komunikasi dan sinergi antara pesantren, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Surat pernyataan ini ditandatangani oleh sepuluh pimpinan pondok pesantren terkemuka di Kuningan, termasuk K. Usman Said dari PP Syamsul Huda dan K. Adnan Hazami Imadudin dari PP Darul Huda, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual santri dalam mengawal nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, mengapresiasi inisiatif para santri ini. “Kami dari DPRD sangat mendukung dan mengapresiasi tinggi semangat kebangsaan dan komitmen para santri untuk menjaga keutuhan NKRI dan marwah pesantren. Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti dan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Zul menambahkan, DPRD Kuningan akan senantiasa berpihak pada kepentingan pesantren dan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil. (Nars)
