KUNINGAN – Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan yang kini merapat ke dalam barisan koalisi pemerintahan dipastikan tak lantas melunturkan daya kritis partai tersebut. Fraksi PKS DPRD Kuningan menggaransi akan tetap tajam menyoroti kinerja dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan yang dirasa melenceng dari kepentingan rakyat.
Komitmen ini ditegaskan langsung dalam forum silaturahmi dan diskusi antara jajaran Fraksi PKS DPRD Kuningan bersama sejumlah awak media, di ruang fraksi PKS pada Sabtu (14/3/2026).
- Kritisi RAPBD 2027, Fraksi PKS: Jangan Jadikan Orang Sakit “Sapi Perah” PAD, Pangkas Anggaran Birokrasi!
- Fraksi PPP-Demokrat: Belanja Modal Cuma 4,4 Persen di RAPBD 2027, Rakyat Jangan Cuma Jadi Penonton
- Anggaran untuk Rakyat Merosot, PKB Kuningan Beri ‘Warning’ Keras Soal Ketimpangan Layanan Kesehatan di RAPBD 2027
- Diklaim Selesai 100 Persen, Proyek Penataan Tugu Bola Dunia Kuningan Diprotes Warga, Atang Cium Aroma Korupsi
- Penerimaan Protes Pembongkaran Tugu Bola Dunia Tertunda Lagi, Atang: Kita Tetap Lanjut ke PTUN
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut sengaja digelar guna menampung masukan terkait kiprah PKS dalam mewarnai roda pembangunan di Kuningan.
Dalam kesempatan itu, para jurnalis yang intens meliput agenda legislatif menitipkan pesan khusus. Mereka berharap PKS tidak kehilangan identitasnya sebagai partai yang vokal memberikan kritik konstruktif, meskipun saat ini berstatus sebagai pendukung penguasa.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pilar Fraksi PKS DPRD Kuningan, di antaranya Wawan Romliansyah, Saepuddin, Siti Mahmudah, dan Kokom Komariah.
Merespons masukan dari kalangan pers, Anggota Fraksi PKS DPRD Kuningan, Saepuddin, memberikan pandangan lugas. Ia memastikan bahwa posisi politik partainya tidak akan membungkam fungsi pengawasan yang melekat di tubuh legislatif.
Menurut Saepuddin, keberadaan PKS di gerbong pemerintah justru menjadi ruang strategis untuk mengawal program kerakyatan secara langsung.
“Meski PKS masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, dalam kiprah kami di legislatif dan ranah politik, kami akan tetap konsisten menjadi penyambung lidah rakyat. Apabila di kemudian hari ditemukan ada kebijakan pemerintah yang dirasa tidak tepat, kami tentu akan hadir untuk menegur dan meluruskannya,” tegas Saepuddin di hadapan para kuli tinta.
Pada kesempatan tersebut, PKS Kuningan juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Kuningan jika selama ini dirasakan belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. (Nars)
