KUNINGAN – Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan yang kini merapat ke dalam barisan koalisi pemerintahan dipastikan tak lantas melunturkan daya kritis partai tersebut. Fraksi PKS DPRD Kuningan menggaransi akan tetap tajam menyoroti kinerja dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan yang dirasa melenceng dari kepentingan rakyat.
Komitmen ini ditegaskan langsung dalam forum silaturahmi dan diskusi antara jajaran Fraksi PKS DPRD Kuningan bersama sejumlah awak media, di ruang fraksi PKS pada Sabtu (14/3/2026).
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
- Video Jedag Jedug Anies Baswedan Viral, Netizen Malah Desak Jadi Presiden
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut sengaja digelar guna menampung masukan terkait kiprah PKS dalam mewarnai roda pembangunan di Kuningan.
Dalam kesempatan itu, para jurnalis yang intens meliput agenda legislatif menitipkan pesan khusus. Mereka berharap PKS tidak kehilangan identitasnya sebagai partai yang vokal memberikan kritik konstruktif, meskipun saat ini berstatus sebagai pendukung penguasa.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pilar Fraksi PKS DPRD Kuningan, di antaranya Wawan Romliansyah, Saepuddin, Siti Mahmudah, dan Kokom Komariah.
Merespons masukan dari kalangan pers, Anggota Fraksi PKS DPRD Kuningan, Saepuddin, memberikan pandangan lugas. Ia memastikan bahwa posisi politik partainya tidak akan membungkam fungsi pengawasan yang melekat di tubuh legislatif.
Menurut Saepuddin, keberadaan PKS di gerbong pemerintah justru menjadi ruang strategis untuk mengawal program kerakyatan secara langsung.
“Meski PKS masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, dalam kiprah kami di legislatif dan ranah politik, kami akan tetap konsisten menjadi penyambung lidah rakyat. Apabila di kemudian hari ditemukan ada kebijakan pemerintah yang dirasa tidak tepat, kami tentu akan hadir untuk menegur dan meluruskannya,” tegas Saepuddin di hadapan para kuli tinta.
Pada kesempatan tersebut, PKS Kuningan juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Kuningan jika selama ini dirasakan belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. (Nars)
