KUNINGAN – Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan yang kini merapat ke dalam barisan koalisi pemerintahan dipastikan tak lantas melunturkan daya kritis partai tersebut. Fraksi PKS DPRD Kuningan menggaransi akan tetap tajam menyoroti kinerja dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan yang dirasa melenceng dari kepentingan rakyat.
Komitmen ini ditegaskan langsung dalam forum silaturahmi dan diskusi antara jajaran Fraksi PKS DPRD Kuningan bersama sejumlah awak media, di ruang fraksi PKS pada Sabtu (14/3/2026).
- Empat Pejabat Eselon Dua Kuningan Resmi Dilantik, Berikut Daftar Namanya
- Soal Penyaluran Bansos, Mensos Tegur Kepala Daerah
- Muncul Rumor Lahgun Narkoba, BNN Kabupaten Kuningan Siap Tes Urine Anggota Dewan
- Jurus PNM Cirebon Bikin Ratusan Emak-Emak UMKM Naik Kelas dan Kebal Pinjol Ilegal
- Wakil Bupati Kuningan Dorong Sinergi Pembangunan dan Sukseskan PTSL dalam Konsolidasi APDESI Merah Putih
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut sengaja digelar guna menampung masukan terkait kiprah PKS dalam mewarnai roda pembangunan di Kuningan.
Dalam kesempatan itu, para jurnalis yang intens meliput agenda legislatif menitipkan pesan khusus. Mereka berharap PKS tidak kehilangan identitasnya sebagai partai yang vokal memberikan kritik konstruktif, meskipun saat ini berstatus sebagai pendukung penguasa.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pilar Fraksi PKS DPRD Kuningan, di antaranya Wawan Romliansyah, Saepuddin, Siti Mahmudah, dan Kokom Komariah.
Merespons masukan dari kalangan pers, Anggota Fraksi PKS DPRD Kuningan, Saepuddin, memberikan pandangan lugas. Ia memastikan bahwa posisi politik partainya tidak akan membungkam fungsi pengawasan yang melekat di tubuh legislatif.
Menurut Saepuddin, keberadaan PKS di gerbong pemerintah justru menjadi ruang strategis untuk mengawal program kerakyatan secara langsung.
“Meski PKS masuk dalam koalisi pendukung pemerintah, dalam kiprah kami di legislatif dan ranah politik, kami akan tetap konsisten menjadi penyambung lidah rakyat. Apabila di kemudian hari ditemukan ada kebijakan pemerintah yang dirasa tidak tepat, kami tentu akan hadir untuk menegur dan meluruskannya,” tegas Saepuddin di hadapan para kuli tinta.
Pada kesempatan tersebut, PKS Kuningan juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Kuningan jika selama ini dirasakan belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. (Nars)
