KUNINGAN – Seruan efisiensi anggaran yang kerap didengungkan oleh pemerintah daerah tampaknya belum sepenuhnya menyentuh kalangan legislatif.
Di saat masyarakat diminta untuk mengencangkan ikat pinggang, rakyat justru dibuat gigit jari dengan langkah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang menggelar agenda Bimbingan Teknis atau Bimtek dengan anggaran miliaran rupiah di Hotel Travello, Kota Bandung, mulai 20 hingga 22 April 2026.
- BPBD Kuningan Imbau Warga Waspadai Fenomena Hujan Es Akibat Awan Cumulonimbus
- Hujan Disertai Angin Kencang Hantam Dua Kecamatan di Kuningan, BPBD Lakukan Asesmen Dampak
- 8 Wartawan Balon Ketua Mengemuka Jelang Akhir Masa Jabatan PWI Kuningan, Siapa Saja?
- DPC PPP Kabupaten Kuningan Sikapi Hasil Rakornas dengan Arif, Pastikan Soliditas Kader di Akar Rumput Tetap Terjaga
- Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Gantina Dorong Warga Cirebon Maksimalkan Beasiswa UIN Siber Syekh Nurjati
Ironi dugaan pemborosan ini semakin terasa kental jika menilik tema kegiatan tersebut, yakni mengenai penguatan peran strategis DPRD dalam pengawasan APBD demi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Publik menilai, semangat menjaga uang rakyat yang menjadi topik utama pembahasan sangat bertolak belakang dengan keputusan menyewa hotel berbintang di luar kota saat kondisi fiskal daerah menuntut penghematan.
Ketua LSM Frontal Kuningan Uha Juhana menyebutkan, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2026 pada Sekretariat Dewan, total dana yang digelontorkan mencapai angka fantastis, yakni Rp 2.250.855.000.
Anggaran tersebut dipecah ke dalam beberapa sub-kegiatan, di antaranya belanja Bimtek Fraksi sebesar Rp 1,3 miliar, Bimtek Lembaga Rp 275 juta, serta biaya perjalanan dinas dalam negeri yang menyedot dana hingga Rp 653 juta.
Besarnya porsi pengeluaran ini memicu kritik keras, mengingat di era digitalisasi, pemaparan materi sebenarnya bisa dieksekusi secara efisien melalui konferensi video atau cukup digelar di gedung dewan setempat.
Kritikan Uha juga mengarah pada efektivitas agenda selama berada di Bandung. Jadwal kegiatan memperlihatkan bahwa pemaparan materi inti dari narasumber kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan sangat minim.
Sebaliknya, sisa waktu selama tiga hari tersebut justru lebih banyak diisi dengan agenda istirahat, makan, dan proses keluar masuk hotel, yang memunculkan kekhawatiran akan adanya celah kegiatan fiktif.
“Ini adalah sebuah paradoks yang menyakitkan. Di tengah gaung efisiensi anggaran daerah, DPRD Kuningan malah bisa dengan santainya menggelar Bimtek 2,2 miliar di Bandung. Rakyat dibiarkan gigit jari melihat uang pajak mereka dihamburkan untuk acara yang urgensinya patut dipertanyakan,” ujar Uha Juhana.
Ia menambahkan, ketidakpekaan para pejabat publik terhadap situasi ekonomi masyarakat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan.
Uha juga mendesak agar aparat pengawas internal maupun penegak hukum mulai memantau ketat dokumen pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut, mengingat besarnya risiko penyimpangan anggaran dengan modus pemalsuan dokumen hingga skema uang kembalian dari pihak ketiga. (Nars)
