KUNINGAN – Setelah 10 tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kabupaten Kuningan kini harus menerima kenyataan pahit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilakukan pada Jum’at (23/5/2025) di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Hadir langsung dalam acara tersebut Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar dan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy.Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, mengungkapkan sejumlah temuan yang menjadi perhatian, terutama terkait pengelolaan kas bendahara pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Jurus PNM Cirebon Bikin Ratusan Emak-Emak UMKM Naik Kelas dan Kebal Pinjol Ilegal
- Wakil Bupati Kuningan Dorong Sinergi Pembangunan dan Sukseskan PTSL dalam Konsolidasi APDESI Merah Putih
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Wajah Baru dan Yang Kembali
- Punya Sertifikat! Tembakau Kuningan Naik Kelas, Tak Bisa Lagi Diklaim Daerah Lain
- Batal Kepung Gedung Setda, HMI Kuningan Pilih Tunggu Kepulangan Bupati dari Jakarta
Ia menekankan pentingnya segera dilakukan penyelesaian terhadap catatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menyampaikan keprihatinannya atas turunnya opini dari WTP menjadi WDP. Ia menyebut kondisi ini sebagai titik balik yang harus disikapi dengan kepala dingin dan dijadikan cambuk bersama.
“Ini adalah keprihatinan sekaligus momentum untuk introspeksi. Setelah 10 tahun meraih WTP, kini kita harus memulai lagi dari nol,” ujar Nuzul usai acara penyerahan LHP.
Meski begitu, Nuzul menegaskan bahwa penilaian WDP ini harus diterima dengan lapang dada. Ia menyebutnya sebagai “jamu pahit” yang justru bermanfaat untuk memperbaiki sistem keuangan pemerintahan ke depan.
“Kita anggap ini jamu. Pahit memang, tapi insya Allah akan membuat tubuh pemerintahan kita lebih sehat. Apalagi ini merupakan periode awal dari kepemimpinan Bupati Dian Rahmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani. Ini menjadi pelajaran penting agar kita semua lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Nuzul juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, khususnya tim auditor yang telah bekerja keras melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuningan. (Nars)
