KUNINGAN – Kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mulai berlaku Agustus 2025 memicu keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kuningan, khususnya di sektor kesehatan.
Selain pemotongan, keterlambatan pencairan TPP juga menjadi keluhan utama. Seorang ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mengungkapkan malahan untuk dirinya, TPP dari Bulan Juli juga belum cair.
- Sempat Terjadi Rivalitas, Pasca Terbit SK, Sekretaris DPC PPP Kuningan Ungkap Rekonsiliasi
- Arah Baru DPC PPP Kuningan Siap Padukan Politik Modern dan Kekuatan Pesantren
- Semakin Dekat Menuju Liga 3, Pesik Kuningan Hanya Butuh Hasil Seri untuk Lolos ke 8 Besar Piala Presiden
- Selain 9 Titik, Puluhan Titik di Kuningan Juga Akan Terdampak Pemadaman Listrik Selasa 23 Juni 2026, Cek Daftarnya!
- Siap-Siap! PLN Kuningan Lakukan Pemeliharaan Jaringan Besok, Sembilan Wilayah Ini Bakal Padam
Menurutnya, hambatan pencairan TPP ini disebabkan oleh laporan aset yang belum selesai di salah satu rumah sakit milik pemerintah. “TPP baru bisa cair kalau laporan asetnya selesai,” ujarnya.
ASN tersebut menambahkan, meskipun pemotongan TPP tidak terlalu berdampak besar secara nominal, TPP yang diterima ASN kesehatan jauh lebih kecil dibandingkan instansi lain.
Sebagai perbandingan, seorang pegawai di Dinas Kesehatan hanya menerima TPP Rp700.000,00 dan Jasa Pelayanan (Jaspel) Rp1.300.000,00. Jika dijumlahkan, totalnya masih jauh di bawah TPP posisi yang sama di instansi lain yang bisa mencapai Rp2.700.000,00.
“Masih besar TPP teman yang sama posisinya dengan saya di dinas yang lain,” keluhnya.
Berdasarkan pantauan di aplikasi Siaga ASN, pemotongan TPP bulan Agustus sudah terlihat meskipun uangnya belum diterima. ASN tersebut berharap TPP bisa cair tepat waktu dan tidak mengalami penurunan lagi.
Ia menyoroti perbedaan TPP di Kuningan dengan daerah tetangga seperti Cirebon, Indramayu, dan Majalengka yang memiliki nilai TPP lebih tinggi.
“Slogan Bupati Kuningan ‘Melesat’ jangan sampai kita bilangnya ‘Meleset’,” tegasnya.
Ia meyakini bahwa perhatian terhadap kesejahteraan pegawai akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja. Sebaliknya, pemotongan TPP dikhawatirkan akan berdampak negatif pada kinerja pegawai. “Ketika ada pemotongan, dikhawatirkan kinerja pegawai pasti jelek,” sebutnya. (Nars)
