
KUNINGAN – Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan, Yaya, angkat bicara merespons kritik yang menyebut dirinya seolah bertindak sebagai “Humas Bupati”. Kritik tersebut muncul pasca pernyataannya terkait kebijakan anggaran daerah.
Dalam klarifikasinya, Yaya menegaskan bahwa penjelasannya ke publik bukan bertujuan membela kekuasaan atau individu Bupati, melainkan untuk meluruskan fakta mekanisme pengambilan keputusan di pemerintahan daerah.
- Refleksi Arah Politik, DPC PKB Kuningan Bedah Pemikiran Sosialisme Islam Tjokroaminoto dan Ali Syariati
- Penantian 23 Tahun, Syaikhuna Akasyah Raih Medali Pertama Panjat Tebing Kuningan di Porprov Jabar 2026
- DPRD Jabar Dorong Pengoptimalan Pajak Daerah di Kuningan, Dudy Pamuji Ajak Masyarakat Taat Pajak
- Gunung Ciremai Sempat Membara Lagi, BTNGC, BPBD dan MPA Kuningan Bahu-Bahu Jinakkan Karhutla
- Hari Pahlawan 10 November, Ketua DPD PAN Kuningan Ziarah ke Makam Proklamator: Teladani Semangat Juang untuk Bangun Daerah
“Saya perlu meluruskan, DPRD bukan humas bupati. Apa yang saya sampaikan adalah fakta bahwa setiap kebijakan fiskal dan anggaran itu dibahas dan disetujui bersama DPRD. Menjelaskan hal ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral agar publik tidak tersesat informasi, seolah-olah DPRD cuci tangan,” tegas Yaya, Senin (12/1/2026).
Yaya menekankan independensi DPRD tidak semata-mata diukur dari seberapa keras narasi konfrontatif atau “asal beda” yang dilontarkan di media. Menurutnya, independensi legislatif diuji dalam arena yang lebih substansial, yakni di ruang pembahasan anggaran, pengambilan keputusan, dan forum pengawasan resmi.
“Checks and balances itu tidak identik dengan antagonisme atau permusuhan. DPRD adalah mitra strategis pemerintah daerah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berjalan seimbang, bukan direduksi hanya menjadi kritik verbal tanpa memahami konteks kebijakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yaya menyepakati bahwa jabatan wakil rakyat adalah amanat pasca-Pilkada. Oleh karena itu, ia merasa berkewajiban memberikan edukasi politik yang utuh dan berbasis aturan kepada masyarakat, demi menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi DPRD.
”Yang saya lakukan adalah menjaga marwah lembaga dengan menyampaikan fakta apa adanya, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,” tandasnya. (Nars)
