KUNINGAN – Perdebatan panas yang terjadi di ruang publik antara pihak Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kuningan terkait penuntasan masalah tunda bayar (gagal bayar) menuai sorotan tajam.
“Perang narasi” ini dinilai justru membingungkan masyarakat dan tidak produktif.Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Soejarwo, atau yang akrab disapa Mang Ewo, menyayangkan kegaduhan tersebut.
- Rakyat Gigit Jari, Di Tengah Gaung Efisiensi Anggaran, DPRD Kuningan Gelar Bimtek Miliaran Rupiah
- Seleksi Calon Kadis Hanya Diikuti 67 Pejabat Eselon III, Pengamat Soroti Sistem Data Manajemen Talenta BKPSDM Kuningan
- Diwarnai Kartu Merah, Persib Bandung Susah Payah Tahan Imbang Dewa United 2-2
- Bidik Pasar Global, Kuningan Siapkan Diri Jadi Pemain Kopi Kualitas Dunia
- Demo Warga Kalimanggis Kulon Berbuah Hasil, Kades Wahidi Dipastikan Tak Ngantor Lagi Mulai Besok
Menurutnya, klaim sepihak maupun saling sanggah antara kedua lembaga penyelenggara pemerintahan ini membuat rakyat bertanya-tanya mengenai kebenaran fakta yang sesungguhnya.
”Masyarakat sekarang bingung, mana yang benar? Eksekutif klaim berhasil, Legislatif membantah atau mengkritik. Padahal rakyat tahu, setiap keputusan anggaran itu produk bersama,” ujar Mang Ewo, Senin (12/1/2026).
Mang Ewo mengingatkan, produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) APBD maupun APBD Perubahan adalah hasil “perkawinan” pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif. Termasuk di dalamnya kebijakan krusial seperti penggunaan dana pinjaman dari Bank BJB yang kini menjadi sorotan.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses pembahasan yang memakan waktu panjang dan disepakati bersama.”Ketika APBD itu sudah diketok palu dan dieksekusi, aneh jika kemudian muncul perdebatan berkepanjangan di belakang hari. Bukankah saat pembahasan pinjaman BJB itu Legislatif dan Eksekutif duduk satu meja?” sentil Mang Ewo.
Untuk mengakhiri polemik yang dinilai kurang bermanfaat ini, Mang Ewo menantang kedua belah pihak untuk bersikap transparan dan kembali pada data otentik.
Solusinya, menurut dia, sangat sederhana: buka kembali notulensi rapat pembahasan anggaran saat itu.”Daripada saling tuding di media, lebih baik buka notulen rapatnya. Di sana pasti tercatat siapa bicara apa, fraksi mana menyetujui apa, dan bagaimana argumen eksekutif saat itu. Semuanya akan terang benderang,” tegasnya.
Ia berharap, baik Eksekutif maupun Legislatif dapat menunjukkan kedewasaan berpolitik dengan tidak membingungkan publik lewat polemik yang sebenarnya sudah selesai di meja pembahasan. (Nars)
