KUNINGAN – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan memberikan peringatan kepada jajaran pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan terkait sengkarut permasalahan yang melilit instansi tersebut.
Dalam audiensi bersama aktivis mahasiswa Permahi Kuningan, Kamis (23/4/2026), ia menyoroti beragam isu mulai dari selisih angka Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hingga dugaan eksploitasi tenaga pendidik.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
Rana mengungkapkan adanya temuan awal dari telaah Komisi IV yang mencatat potensi ketidakwajaran realisasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp1,88 miliar. Selain itu, muncul potensi kerugian senilai Rp6,24 miliar akibat ketidakpatuhan dalam penetapan penyedia barang dan jasa yang diduga dilakukan tanpa melalui perbandingan harga.
“Jangan terjebak dengan perbedaan angka. Apakah itu Rp3,2 miliar, Rp8,6 miliar, atau angka lainnya yang muncul di media, itu sah-sah saja dalam sebuah proses pemeriksaan. Fokus utama kami adalah bagaimana mekanisme ini dijalankan,” tegasnya di hadapan massa mahasiswa.
Fraksi PDIP juga menaruh perhatian serius terhadap isu keterlibatan guru dalam proses penyelesaian TGR melalui skema iuran atau urunan. Ia menegaskan agar guru jangan sampai dijadikan objek eksploitasi oleh sistem yang dinilainya rusak.
Ia meminta para pendidik dan tenaga P3K untuk berani bersuara dan melapor kepada DPRD jika dipaksa ikut menanggung beban ganti rugi tersebut.”Guru itu sudah lelah berhadapan dengan siswa, mereka juga tengah kecewa dengan perbandingan gaji. Jika ada tekanan untuk ikut urunan TGR, segera lapor ke dewan, jangan takut. Sistem akan semakin rusak jika tidak dikritisi dari dalam,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Rana merasa miris melihat kondisi Disdikbud Kuningan yang saat ini diterpa masalah secara bertubi-tubi. Belum tuntas urusan TGR, muncul persoalan BPJS, Taspen, hingga isu internal mengenai Ganti Uang (GU) yang tidak diserahkan kepada bidang-bidang terkait.
Ia pun mempertanyakan soliditas internal instansi yang dianggap sangat substantif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini.
Menutup pernyataannya, Ketua Fraksi PDIP menyampaikan pesan tegas bagi para pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan. Ia mewanti-wanti agar tidak menganggap remeh potensi gejolak dari kalangan guru.
“Saya minta para pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan untuk hati-hati. Jangan sampai suatu saat guru-guru melakukan teriakan massal karena dipaksa berkontribusi pada TGR. Pada saatnya nanti, semua hal ini akan saling membuktikan,” tegas Rana. (Nars)
