KUNINGAN – Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuningan Tahun 2024, DPRD menilai alokasi anggaran Pemkab belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
Juru bicara DPRD Kuningan, Rohaman, yang juga Ketua Komisi I, menegaskan bahwa peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum diiringi dengan peningkatan belanja publik yang signifikan.
- Senderan Sungai Cisanggarung Ambruk, Padepokan Riung Gunung Bergerak Cepat Lakukan Penanganan Darurat
- Toto Tohari Bongkar Balik! Sebut Penolakan Hanya Dilakukan 5 PAC dan Disinyalir Bermuatan Uang
- Heboh! 21 PAC Gerindra di Kuningan Deklarasi Tolak PLT Ketua DPC, Ini Tuntutannya
- Rantai 10 Tahun Raih WTP Putus, Ketua DPRD Kuningan: Ini “Jamu Pahit” yang Harus Kita Telan Demi Perbaikan!
- Mantan Capres Anies Baswedan Hari Ini Isi Kuliah Umum di Uniku, Besok Silaturahmi dengan Sadulur Kuningan
Sebaliknya, belanja operasional justru mengalami kenaikan, yang mencerminkan prioritas anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi ketimbang masyarakat.
“Peningkatan APBD seharusnya berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Tapi yang terjadi, proporsi belanja untuk masyarakat masih minim, sementara belanja rutin justru terus membengkak,” tegas Rohaman dalam sidang paripurna yang digelar Rabu (7/5/2025).
Ia juga mengkritik lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan dari sektor pajak, retribusi, dan sumber sah lainnya belum dioptimalkan, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi.
“Minimnya kemandirian fiskal menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki keberanian dan terobosan dalam memperluas basis penerimaan daerah. Ini tentu berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal untuk program-program yang pro rakyat,” ujarnya.
DPRD pun mempertanyakan kualitas perencanaan anggaran yang dinilai tidak transparan. Dokumen LKPJ Bupati 2024 disorot karena tidak menyajikan data pendukung penting, seperti perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran.
Akibatnya, perubahan prioritas program tidak terlihat secara jelas, begitu pula capaian kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Tanpa data rinci dan terukur, sulit bagi kami menilai apakah anggaran yang digunakan benar-benar menyasar kepentingan masyarakat atau hanya habis untuk pembiayaan operasional,” kata Rohaman.
DPRD juga menilai pemerintah belum responsif terhadap berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat Kuningan, seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran, rendahnya daya beli, serta stagnasi pertumbuhan UMKM dan koperasi.
“Seharusnya, anggaran diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah itu secara prioritas. Tapi sayangnya, orientasi kebijakan fiskal saat ini masih jauh dari prinsip pembangunan berkeadilan,” tandasnya.
DPRD Kuningan meminta Pemkab agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan anggaran daerah agar benar-benar berpihak pada rakyat, tidak hanya mengakomodasi kepentingan birokrasi. (NARS)
