KUNINGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Grand Cordela AS Putra, Jumat 21 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, seluruh komisioner KPU Kuningan, kepala OPD, perwakilan partai politik, serta awak media.
Komisioner KPU Jawa Barat, Abdullah Syafii, dalam paparannya menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menyerap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu di tingkat daerah. Hal ini dilakukan agar implementasi regulasi KPU RI di Kabupaten Kuningan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
- Tak Perlu Putar Jalan Berjam-jam, Warga Kuningan Kini Nikmati Jembatan Garuda dan Air Bersih
- Wisuda ke-34 Uniku Cetak 1.128 Lulusan, Bupati Kuningan: Jangan Cuma Cari Kerja!
- Geger Polemik Izin RS Permata Kuningan: Eks Kapolsek Diduga Persekusi Aktivis, Rekaman CCTV Diminta Disita
- Buka Konferprov PWI Jabar, Wali Kota Bandung Farhan Minta Jurnalis Dekonstruksi Kerja Jurnalistik di Era Digital
- Api Masih Berkobar di TPSA Ciniru Kuningan, Ancaman Overkapasitas 2027 Jadi Sorotan Utama
” Evaluasi ini penting untuk meninjau efektivitas koordinasi antara KPU Kuningan dengan jajaran adhoc-nya. Apakah pola yang dibangun sudah berjalan optimal atau masih perlu perbaikan. Selain itu, identifikasi terhadap permasalahan spesifik di tingkat daerah juga menjadi fokus utama,” ujar Abdullah Syafii.
Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Syafii mengapresiasi kinerja KPU Kuningan, khususnya dalam pengelolaan anggaran. Dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, KPU Kuningan dinilai mampu mengelola anggaran dengan efisien sehingga masih memiliki sisa dana pasca-Pemilu 2024.
” Banyak daerah lain yang mengeluhkan kekurangan anggaran, tetapi KPU Kuningan justru masih memiliki sisa anggaran. Ini menunjukkan pengelolaan yang efektif tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.
Selain itu, KPU Kuningan juga berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Abdullah menegaskan bahwa selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, tidak ada sengketa yang sampai ke Mahkamah Konstitusi maupun Bawaslu.
” Tidak adanya sengketa hukum menunjukkan bahwa penyelenggaraan pilkada di Kuningan berjalan dengan baik dan transparan. Semoga ke depan, jika ada permasalahan, dapat dikelola dengan lebih baik lagi, ” tambahnya.
Abdullah juga melihat kesiapan infrastruktur dan teknologi informasi di KPU Kuningan yang dinilai sangat baik. Menurutnya, kelancaran dalam pengelolaan data dan sistem informasi menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Kuningan.
” KPU Kuningan telah sukses menjalankan tahapan pemilu dengan dukungan infrastruktur dan sistem teknologi yang mumpuni. Ini menjadi bukti bahwa kesiapan KPU Kuningan dalam menghadapi pemilu sudah sangat baik, ” ujarnya.
Menjelang tahap pasca-pilkada, KPU Jawa Barat memberikan catatan penting bagi KPU Kuningan, salah satunya adalah penguatan sinergi dengan berbagai stakeholder.
” Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk terus menjalin kemitraan strategis, baik dengan pemerintah daerah, partai politik, maupun masyarakat sipil. Demokrasi yang matang bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, ” jelas Abdullah.
Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan edukasi politik bagi generasi muda agar tidak bersikap skeptis terhadap politik.
” Kami tidak ingin ada generasi muda yang apatis terhadap politik. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus terus dilakukan agar mereka memahami bahwa politik adalah bagian dari kehidupan bernegara yang harus dijaga dan diperjuangkan, ” tandasnya. (Nars)
