KUNINGAN – Indonesia hari ini adalah panggung besar tempat kekuasaan menari di atas punggung rakyatnya. Jalan-jalan penuh baliho pencitraan, televisi dipenuhi narasi penjinakan, dan ruang publik direduksi menjadi etalase tempat elite saling memamerkan legitimasi pura-pura.
Di tengah itu, ada generasi yang tetap menolak tunduk—generasi yang lahir dari api Marhaenisme dan dibesarkan oleh tradisi perlawanan: GMNI.
- Kuningan Jadi Tuan Rumah Tanam Serentak Nasional, BPPSDMP Kementan Genjot Perluasan Areal Tanam Hadapi Anomali Iklim
- Listrik Padam Selama Empat Jam Akibat Tertimpa Atap Pasar, Petugas Sudah di Lokasi Puting Beliung Kutawaringin
- Kutawaringin Kuningan Diterjang Puting Beliung: Pasar Desa Hingga Puluhan Rumah Warga Rusak
- Rumah Warga Winduhaji Dilalap Si Jago Merah, Damkar Padamkan Selama 45 Menit
- Mengenang Kerinduan Nabi Muhammad SAW kepada Umat Akhir Zaman
Tetapi kali ini ada sesuatu yang lebih dalam, lebih radikal, lebih berbahaya bagi setiap tirani: teologi perlawanan yang menyatu dengan ideologi Marhaenisme, Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, serta Ketuhanan yang melampaui ritualisme banal.
Marhaenisme bukan sekadar teori ekonomi-politik; ia adalah gugatan metafisik terhadap sistem yang membiarkan manusia hidup sebagai kaki-tangan dari mesin modal. Ia menolak gagasan bahwa kemiskinan adalah “nasib,” menolak dogma bahwa ketimpangan adalah “harga pembangunan.”
Bung Karno tidak berhenti pada kritik; ia merumuskan tiga pilar yang menjadi tulang punggung gerakan: Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan yang memerdekakan, bukan ketuhanan yang menjinakkan.
Sosio-Nasionalisme menyatakan bahwa nasionalisme tanpa cinta pada rakyat kecil adalah penipuan; Sosio-Demokrasi menyatakan bahwa demokrasi tanpa pemerataan kekuasaan adalah oligarki berkedok prosedur; Ketuhanan menyatakan bahwa membela kaum tertindas adalah imperatif moral, bukan pilihan politis.
Ketiga pilar itu bukan hiasan ideologis; mereka adalah hukuman bagi penguasa zalim.
Namun ideologi saja tidak cukup. Kekuasaan hari ini beroperasi bukan dengan despotisme klasik, melainkan dengan teknologi citra, propaganda lembut, dan retorika pembangunan yang memerangkap pikiran rakyat dalam kepatuhan psikologis.
Kekuasaan menjelma seperti nabi palsu—menjanjikan kesejahteraan sambil memeras sumber daya, mengutip ayat sambil memproduksi ketidakadilan.
Inilah saat ketika teologi perlawanan harus naik ke panggung sejarah: sebagai pedang bermata dua yang menyerang kesombongan duniawi sekaligus membongkar kebohongan spiritual mereka yang memelihara kekuasaan dengan simbol-simbol keagamaan.
Teologi perlawanan adalah pembacaan iman dari perspektif korban, bukan penguasa. Ia adalah suara para nabi yang menolak tunduk pada Fir’aun-Fir’aun kecil yang tumbuh dari birokrasi dan oligarki.
Al-Qur’an memperingatkan: “Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim.” Ayat itu bukan deklarasi moral biasa; ia adalah ultimatum.
Tuhan menegaskan bahwa keberpihakan kepada penindas adalah bentuk pembusukan rohani.
Tetapi di negeri ini, banyak yang lebih takut pada kehilangan jabatan daripada kehilangan keberpihakan moral. Penguasa yang merusak lingkungan disebut pahlawan pembangunan. Aparat yang mengamankan kepentingan modal disebut penjaga stabilitas.
Kekuasaan menuntut ketaatan, rakyat menuntut keadilan—dan teologi perlawanan berdiri di tengah-tengah, menegaskan bahwa tuntutan rakyatlah yang disahkan oleh moral ilahiah. GMNI berdiri di garis itu—garis tipis yang memisahkan kenyamanan dari keberanian.
Di situlah Sosio-Nasionalisme berbicara: bahwa nasionalisme bukan pengibaran bendera, melainkan keberanian membela rakyat ketika negara absen. Sosio-Demokrasi menambahkan: bahwa demokrasi bukan pesta lima tahunan, melainkan perjuangan harian agar rakyat memegang arah sejarah.
Teologi perlawanan mengukuhkan keduanya: bahwa keberanian itu sendiri adalah ibadah, dan diam terhadap kezaliman adalah bentuk kemurtadan moral. Dalam titik pertemuan inilah gerakan mahasiswa bukan sekadar organ politik, tetapi menjadi pewaris tradisi profetik: bukan nabi, tetapi pembawa semangat kenabian dalam melawan penindasan struktural.
Indonesia hari ini membutuhkan teologi perlawanan bukan karena rakyat kurang religius, tetapi karena kekuasaan terlalu lihai menggunakan agama sebagai kosmetik moral. Ayat disulap menjadi alat legitimasi, khutbah dijadikan pembius kesadaran, dan agama direduksi menjadi perayaan tanpa keberpihakan.
Teologi perlawanan mengembalikan fungsi agama sebagai energi pembebasan: agama sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan pelipur lara bagi penindasan. Dan di titik ini, GMNI bukan sekadar organisasi; ia adalah laboratorium ideologi dan spiritualitas pembebasan.
Ia merumuskan ulang perlawanan bukan hanya sebagai aksi politik, tetapi sebagai proses penyucian moral terhadap kekuasaan yang membusuk.
Teologi perlawanan menyatakan bahwa diam terhadap kezaliman adalah perbuatan zalim itu sendiri.
Marhaenisme menegaskan bahwa membiarkan rakyat dieksploitasi adalah bentuk pengkhianatan ideologis. Sosio-Nasionalisme memperingatkan bahwa bangsa yang membiarkan anak-anak kecilnya diinjak modal adalah bangsa yang kehilangan martabat.
Sosio-Demokrasi menegaskan bahwa negara yang memusatkan kekuasaan pada elite adalah negara yang mengkhianati diri sendiri.
Ketuhanan menutup semuanya dengan satu kalimat pendek: membela rakyat adalah perintah, bukan pilihan. GMNI berada di simpang yang suci sekaligus berbahaya: persimpangan di mana iman, ideologi, nasionalisme, dan demokrasi bertemu dalam satu pusat gravitasi — perlawanan.
Di negeri yang elite-nya mengucapkan “rakyat” dengan bibir yang tidak pernah menyentuh penderitaan rakyat, GMNI harus menjadi peringatan keras: bahwa rakyat bukan slogan, bukan angka statistik, bukan objek kebijakan, melainkan subyek sejarah yang keberadaannya lebih sah daripada negara itu sendiri.
Jika rezim tidak terguncang oleh suara mahasiswa, maka GMNI gagal. Jika penguasa dapat tidur nyenyak, maka teologi perlawanan belum dijalankan. Karena hakikat gerakan ini bukan mencari keamanan, tetapi mengguncang kenyamanan tirani. Tidak menunggu momentum, tetapi menciptakan momentum.
Tidak mengikuti arus, tetapi mengubah aliran sejarah.
Itulah puncak praksis Sosio-Demokrasi: memindahkan pusat kekuasaan dari meja-meja elite kembali ke tangan rakyat. Inilah inti Sosio-Nasionalisme: membela tanah air dengan membela mereka yang diinjak atas nama pembangunan. Inilah wujud Ketuhanan: menempatkan keberpihakan pada manusia tertindas sebagai jalan spiritual.
Marhaenisme, Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, Ketuhanan, dan teologi perlawanan bukan lima doktrin yang berdiri terpisah. Mereka adalah satu tubuh ideologis: tubuh gerakan pembebasan. Mereka adalah lima suara dalam satu nyanyian sejarah: nyanyian perlawanan.
Pada akhirnya negeri ini tidak diselamatkan oleh mereka yang menyembah kekuasaan, melainkan oleh mereka yang berani menggugatnya. Dan bagi mereka yang lahir dari rahim GMNI, gugatan itu bukan sekadar pilihan. Ia adalah ibadah yang paling manusiawi.
