“Untuk wilayah Cirebon luasannya sekitar 2.900-an hektare, mencakup daerah Waled dan Ciledug,” rincinya.
Siasati Imbas Gejolak Global
Disinggung mengenai isu efisiensi keuangan di tubuh BUMN kehutanan tersebut, Siti tak menampiknya. Ia menyebut kondisi geopolitik global, termasuk dampak peperangan, turut memengaruhi rantai pasok ekspor yang memaksa perusahaan melakukan penyesuaian biaya operasional.
Kondisi ini juga berimbas pada penanganan lahan kritis atau lahan kosong yang harus dilakukan secara bertahap. Program reboisasi dan pengayaan tanaman, khususnya di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS), terus dieksekusi dengan menyesuaikan anggaran merujuk pada Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) per sepuluh tahun.
Meski diadang tantangan finansial, KPH Kuningan memastikan standar mutu tata kelola hutannya tidak menurun. Siti mengklaim seluruh operasional telah mengantongi sertifikasi nasional Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan sertifikat berstandar internasional dari Forest Stewardship Council (FSC).
“Sertifikasi ini menilai tata kelola dari seluruh aspek, mulai dari perencanaan, produksi, ekologi, hingga dampak sosialnya. Khusus FSC, ini menjadi prasyarat mutlak untuk standar ekspor (business-to-business), sekaligus menjamin bahwa pengelolaan hutan di Kuningan benar-benar lestari dan melibatkan masyarakat,” ujar Siti Kasanah. (Nars)
