KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan mengalami kendala serius menjelang penghujung tahun 2025. Setidaknya tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum terpaksa menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu akibat tersendatnya pencairan dana Bantuan Pemerintah (Banper) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
- Siap-siap, Sejumlah Wilayah di Cileuya hingga Jabranti Akan Mengalami Pemadaman Listrik Senin Besok
- Gelar Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPRD Kuningan Siap Kawal Regulasi BUMR dan Ekonomi Digital
- Menu MBG Bermasalah atau Tak Sesuai Harga? Lapor ke Sini Saja!
- Soal Kelola Alam, Patuh Regulasi Saja Tak Cukup, Pejabat Wajib Punya Kesadaran Spiritual
- Banjir Menghantui Cirebon, Anton Octavianto: Stakeholder dari Hulu ke Hilir Harus Satukan Visi untuk Solusi
Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Kuningan, Nisa Rahmi, membenarkan adanya penghentian operasional sejumlah dapur MBG tersebut. Menurutnya, kendala pencairan anggaran ini tidak hanya terjadi di Kuningan, melainkan menjadi fenomena yang terjadi di berbagai daerah.
“Terkait SPPG yang henti operasional memang sedang banyak terjadi, tidak di Kuningan saja. Hal ini sudah kami follow up sejak beberapa hari lalu. Karena pencairan ini memang kewenangan pusat, setiap hari kami lakukan pembaruan data SPPG mana saja yang dananya belum cair,” ujar Nisa Rahmi, Rabu (24/12/2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penghentian aliran dana operasional dari BGN sudah terjadi sejak 8 Desember 2025. Kondisi ini memaksa pengelola dapur mengambil langkah berat untuk meliburkan aktivitas produksi.
Seperti yang terjadi di SPPG Kuningan Cigandamekar Panawuan yang berhenti sejak 17 Desember 2025, dan SPPG Ciporang Karya Muda yang menyusul tutup pada Senin, 22 Desember 2025.
Para pengelola dapur ini tidak memiliki pilihan lain karena adanya aturan ketat menjelang tutup buku akhir tahun. Sesuai arahan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, pihak dapur dilarang keras menggunakan dana talangan (bailout) dari pihak manapun, termasuk mitra, untuk menutupi biaya operasional.
“Anggaran pemerintah hanya cukup sampai tanggal tertentu, dan tidak diperbolehkan ada dana talang karena menjelang akhir tahun dan tutup buku. Sehingga opsi berhenti sementara harus diambil,” jelas salah seorang kepala SPPG.
Hingga saat ini, tercatat ada tujuh SPPG di wilayah Kuningan yang masuk dalam daftar tunggu pencairan dan terdampak operasionalnya, antara lain:
1. SPPG Kuningan Pancalang Kahiyangan
2. SPPG Kuningan Darma Jagara
3. SPPG Kuningan Kadugede Tinggar
4. SPPG Kuningan Kadugede Babatan
5. SPPG Kuningan Garawangi Pakembangan
6. SPPG Kuningan Ciawigebang Pangkalan
7. SPPG Kuningan Cigandamekar Babakanjati
Terkait kelanjutan program selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Nisa menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan Surat Edaran khusus.
“Skema pemberian makan bergizi di hari libur Nataru sudah ada edarannya, jadi nanti pelaksanaannya akan disesuaikan dengan skema tersebut begitu dana cair,” sebut Nisa kepada awak media.
Para pengelola dapur berharap dana Banper dapat segera disalurkan kembali agar pasokan makanan bergizi bagi siswa dapat berjalan normal seperti sediakala. (Nars)
