KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), akan memulai program penataan alun-alun desa. Program ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang menargetkan penataan 100 alun-alun desa di seluruh Kuningan, dengan fase awal direncanakan untuk 20 desa pada tahun 2026.
- Perkuat Kolaborasi, PHRI Wilayah III Cirebon Gelar Rakorwil di Kuningan
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Putu Bagiasna, menjelaskan bahwa penataan alun-alun desa bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya strategis untuk menghidupkan ekonomi desa. “Penataan alun-alun desa ini dimaksudkan bukan hanya pekerjaan fisik, tapi lebih kepada mendorong supaya UMKM di desa bisa hidup,” terang Putu Bagiasna saat dikonfirmasi pada Rabu (23/7/2025) di ruang kerjanya.
Putu menambahkan, inspirasi program ini datang dari kesuksesan penataan alun-alun kecamatan seperti di Cilimus yang kini menjadi magnet bagi pelaku UMKM dan pengunjung, bahkan Alun-alun Luragung yang menelan biaya penataan hingga Rp1 miliar.
“Semacam seperti Alun-alun Kecamatan Cilimus, yang saat ini sudah jadi magnet bagi para pelaku UMKM dan pembeli/pengunjung. Magnet bagi UMKM ini diharapkan tidak ke kota. Jadi lebih memberdayakan desa, menjadi tempat berkumpulnya pedagang,” jelasnya.
Menurut Putu, banyak desa di Kuningan saat ini memiliki lokasi alun-alun yang cenderung sunyi dan tidak ada aktivitas setelah jam kerja kantor desa. “Seperti tidak ada geliat ekonomi,” ujarnya.
Dengan penataan ini, diharapkan alun-alun desa menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi.Setiap penataan alun-alun desa direncanakan memiliki pagu anggaran sekitar Rp400 juta. Meskipun demikian, Putu mengakui bahwa untuk mewujudkan alun-alun yang representatif dengan spot taman yang nyaman dan area UMKM, anggaran minimal sekitar Rp300 juta hingga Rp400 juta per desa diperlukan.
“Jika memang biasanya per desa itu punya masjid desa, masjid jami itu pasti punya alun-alun,” imbuhnya.
Meskipun RPJMD menargetkan 100 alun-alun desa, Putu Bagiasna mengonfirmasi bahwa untuk tahap awal di tahun 2026, Dinas PUTR akan memfokuskan pada 20 desa terlebih dahulu, yang berarti investasi sekitar Rp8 miliar.
“Jadinya fix-nya 20 [desa] yang diajukan,” katanya. Ia menekankan bahwa ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membangun desa (ngawangun lembur) secara merata, baik melalui pembangunan baru maupun rehabilitasi/revitalisasi fasilitas yang sudah ada. (Nars)
