KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan secara resmi mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kuningan. Usulan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, dalam agenda Sidang Paripurna DPRD Kuningan, Kamis (23/10/2025).
Dalam nota pengantar yang dibacakannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Bidik Pasar Global, Kuningan Siapkan Diri Jadi Pemain Kopi Kualitas Dunia
- Demo Warga Kalimanggis Kulon Berbuah Hasil, Kades Wahidi Dipastikan Tak Ngantor Lagi Mulai Besok
- Limpasan Sampah Eceng Gondok Waduk Darma Cemari Sungai Cisanggarung, Warga Kadugede Protes
- Jelang Hari Kartini, Legislator Perempuan PKS Ungkap Makna Rahim di Balik Kekuatan Perempuan
- Incar Tiket Nasional, Ratusan Pelajar Bersaing Jadi Bibit Unggul Pencak Silat Kuningan
Salah satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum bagi BPR milik pemerintah daerah.
Nantinya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Kuningan akan bertransformasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dengan nama baru, yaitu Bank Perekonomian Rakyat Kuningan.”Perubahan ini bukan hanya sekadar pergantian nama, tetapi merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan regulasi nasional yang baru,” ujar Tuti Andriani di hadapan para anggota dewan.
“Undang-undang memberikan batas waktu hingga 12 Januari 2026 bagi kita untuk melakukan penyesuaian ini.”
Lebih lanjut, Tuti memaparkan bahwa perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda diharapkan dapat membuat BUMD ini lebih lincah dan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar keuangan saat ini. Transformasi ini juga sejalan dengan semangat otonomi daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal demi kesejahteraan masyarakat.
”BPR Kuningan memiliki sejarah panjang, berawal dari Bank Karya Produksi Desa (BKPD) pada tahun 1968. Perubahan ini adalah bagian dari evolusi untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kontribusi bagi pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Raperda yang diusulkan pemerintah daerah ini terdiri dari 8 bab dan 12 pasal, yang telah selesai diharmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Kuningan menyampaikan usulan Raperda ini dapat segera dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD untuk memberikan kepastian hukum bagi salah satu BUMD andalan Kabupaten Kuningan tersebut. (Nars)
