KUNINGAN – Proses seleksi pengisian empat kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon 2B di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan kini memasuki babak penentuan. Beredarnya 12 nama birokrat eselon 3A hasil saringan awal sistem manajemen talenta memicu kritikan dari publik.
Salah seorang pengamat senior Kabupaten Kuningan, Soejarwo mewanti-wanti agar mekanisme lelang jabatan ini tidak menjadi arena terselubung untuk meloloskan pejabat pesanan.
- Kasus Dugaan Keracunan MBG di Ciwaru: Satgas Telusuri Dapur Pengolah dan Uji Rantai Pasok Makanan
- Diduga Keracunan Program MBG, Puluhan Siswa di Ciwaru Dilarikan ke Puskesmas, Satu Dirujuk ke RS
- Siaga Karhutla Ciremai, Relawan MPA Silihwangi Majakuning Aktifkan Embung 4.000 Liter
- Hj Tina Wiryawati Ubah Wajah Sungai Cisanggarung, Warga Kadugede Bersiap Sambut Kawasan Wisata
- Sinergi Tina Wiryawati dan Budayawan Kuningan: Cegah Generasi Muda Lupa Akar Budaya Melalui Padepokan Seni Silat
Pengamat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan ini angkat bicara merespons tahapan penting tersebut. Secara prinsip, ia memberikan apresiasi atas tersaringnya 12 nama dari total 60-an birokrat yang sebelumnya ikut bertarung memperebutkan posisi strategis ini.
Namun, ia mengingatkan dengan keras agar sistem manajemen talenta ini benar-benar bersih dan objektif.
“Kredibilitas panitia seleksi lokal yang menggandeng pakar dari perguruan tinggi terkemuka di Jawa Barat sedang diuji. Kolaborasi tersebut harus mampu memastikan bahwa empat sosok yang nantinya terpilih memimpin satuan kerja adalah mereka yang mumpuni, memiliki kapasitas, dan berprestasi,” papar pria yang akrab disapa Mang Ewo ini, Senin (27/4/2026).
Ia menambahkan, jangan sampai hasil akhir seleksi hanya sekadar memunculkan pejabat pesanan yang dititipkan oleh para pengambil kebijakan.
Lebih jauh, kritikan Mang Ewo juga dialamatkan kepada pucuk pimpinan eksekutif. Soejarwo memberikan catatan khusus bagi duet kepemimpinan Dian Rachmat Yanuar dan Tuti. Jika dalam perjalanannya para birokrat hasil sistem manajemen talenta ini gagal menunjukkan kinerja optimal dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bupati dan wakil bupati diminta tidak tutup mata.
Menurutnya, pimpinan daerah harus berani dan tidak ragu untuk segera melakukan evaluasi, bahkan mencopot mereka yang dinilai gagal. Membiarkan sosok yang minim prestasi atau justru menjadi trouble maker duduk nyaman di kursi eselon 2B, dikhawatirkan hanya akan menjadi bumerang yang merusak muruah dan citra pimpinan daerah di mata masyarakat Kuningan.
Keberhasilan sistem manajemen talenta ini kini menjadi sorotan utama. Masyarakat menanti apakah jargon transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan, atau sekadar stempel birokrasi untuk mengamankan kursi bagi para pejabat pesanan yang berpotensi menjadi trouble maker di masa depan. (Nars)
