KUNINGAN – Ketua DPD PKS Kuningan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, Dwi Basyuni Natsir, akhirnya angkat bicara terkait isu pengadaan mobil dinas baru untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan. Ia menegaskan, pihaknya mendukung kebijakan yang mengedepankan efisiensi anggaran dan fokus pada pembangunan prioritas daerah.
Dikonfirmasi kuninganreligi.com Jum’at (11/4/2025) Dwi menyampaikan, pengadaan kendaraan dinas tersebut sebenarnya telah dibahas sejak tahun 2024 antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan pihak legislatif dalam berbagai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
”Kalau memang pengadaan mobil dinas itu lebih efisien dibandingkan tunjangan transportasi, tentu kita mendukung. Meskipun saya pribadi belum menghitung sampai ke sana, namun jika hasil rapat TAPD dan legislatif menyimpulkan itu lebih hemat, ya silakan saja,” ujar Dwi kepada wartawan.
- Jaga Kebugaran Wakil Rakyat, DPRD Kuningan Gelar Medical Check Up, Puluhan Anggota Dewan Ditest Urine
- Meski Dipangkas Ratusan Miliar, DPRD Kuningan Sepakati Perubahan APBD 2026 dan Beri Catatan Ini
- Pangkas Rp175 Miliar, Pemkab Kuningan Tetapkan APBD Perubahan 2026
- Komisi IV DPRD Kuningan Respons Lonjakan Pasien Gejala Flu, Pastikan Tidak Ada Penolakan BPJS dan Ketersediaan Obat Aman
- Teka-teki Ketua DPC Gerindra Kuningan, Meski Ada Klaim Pengorbanan Kader, Keputusan Murni di Tangan Prabowo
Sebelumnya, pengadaan mobil dinas baru untuk empat unsur pimpinan DPRD Kuningan menuai sorotan. Hal ini dipicu pernyataan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, pada Februari lalu yang menegaskan bahwa pihaknya menolak fasilitas kendaraan dinas baru di tahun anggaran 2025.
“Pimpinan DPRD Kuningan juga sama, kami tidak akan menerima mobil dinas baru. Clear ya, untuk anggaran tahun 2025,” ujar Nuzul saat itu.
Namun, informasi terbaru yang diterima menyebutkan bahwa penganggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut tetap berjalan secara diam-diam. Sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa proses pengadaan masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran.
“Faktanya, pengadaan kendaraan tetap masuk dalam agenda anggaran. Tidak ada penolakan secara formal dalam pembahasan terakhir,” kata sumber tersebut.
Adapun spesifikasi kendaraan yang direncanakan untuk unsur pimpinan DPRD terdiri dari satu unit Mitsubishi Pajero Sport untuk Ketua DPRD dan tiga unit Toyota Fortuner untuk masing-masing Wakil Ketua. Total nilai pengadaan kendaraan ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 miliar.
Mobil-mobil tersebut direncanakan untuk menunjang kinerja dan operasional pimpinan legislatif dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.
Isu ini kembali menjadi perhatian publik, terutama di tengah komitmen pemerintah daerah untuk menekan belanja non-prioritas dan fokus pada pelayanan dasar masyarakat. Sejumlah kalangan menilai, sikap inkonsisten antara pernyataan publik dan realisasi kebijakan bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. (Nars)
