KUNINGAN – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan kembali menekankan pentingnya skala prioritas pembangunan dan penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandangan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada Selasa, 22 Juli 2025.
- Waspada Amuk Api Jelang Kemarau, Puluhan Rimbawan Kuningan Digembleng Damkar Jadi ‘Benteng Ekologi’ Hutan
- Gebrak Sektor Riil, Tina Wiryawati: Koperasi Desa Merah Putih Jadi Motor Baru Ekonomi Syariah Jabar
- Program Makan Bergizi Kuningan: SPPG Cijoho Fleksibel Lakukan Penyesuaian Distribusi Sesuai Aturan
- Buntut Audiensi Mengecewakan, Permahi Kuningan Ancam Seret Kasus Dana Taspen dan TGR Miliaran Rupiah ke KPK
- Dinas Pendidikan Diterpa Isu Bertubi-tubi, Fraksi PDIP Warning Pejabat Jangan Sampai “Eksploitasi” Guru
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kuningan, Satria Rizky Utama, menegaskan bahwa meskipun Fraksi Golkar mengapresiasi kondisi APBD perubahan yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, perencanaan yang matang tetap krusial.
“Kami berharap agar perubahan APBD yang diajukan telah direncanakan dengan baik, selaras dengan prioritas pembangunan, dan pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam keseimbangan anggaran di kemudian hari,” ujar Satria Rizky Utama.
Politisi Golkar Dapil 3 Kuningan ini menambahkan bahwa kondisi ‘balance’ dalam perubahan APBD 2025 ini harus dipertahankan dengan kebijaksanaan dalam efisiensi anggaran. “Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu diimplementasikan secara cermat dan bijaksana agar kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap terjaga,” katanya.
Perubahan APBD 2025 ini sendiri didasari oleh beberapa kebijakan, seperti Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai Penyesuaian Belanja Daerah, serta penyesuaian dana transfer ke daerah.
Selain itu, perubahan juga mencakup penetapan utang belanja langsung tahun anggaran sebelumnya dan adanya pinjaman jangka pendek.Dalam rinciannya, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp 2,818 triliun lebih menjadi Rp 2,830 triliun lebih, dengan kontribusi utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah sekitar Rp 29,49 miliar lebih.
Sementara itu, belanja daerah juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp 2,844 triliun lebih menjadi Rp 2,924 triliun lebih, dialokasikan untuk belanja operasi dan belanja modal.
Meskipun demikian, belanja tidak terduga mengalami pengurangan.Fraksi Golkar mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk terus optimis, bersemangat, dan kreatif dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kuningan.
