KUNINGAN – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan secara tegas menyoroti fenomena beberapa anggota DPRD yang dinilai lebih memusatkan perhatian pada usaha kuliner pribadi, khususnya dengan membuka dapur “Makan Bergizi Gratis” (MBG), dibandingkan menjalankan tugas utama mereka sebagai wakil rakyat.
- Berpacu dengan Waktu dan Risiko di Dalam Sumur, Petugas Damkar Selamatkan Anak Kerbau
- Bupati Kuningan Ungkap Langkah Cepat Penanganan Bencana Puting Beliung dan Mitigasi Musim Hujan
- Solusi Baru Bagi Perantau, Bhisa Shuttle Resmikan Outlet Baru yang Lebih Nyaman
- Respons Cepat Bencana Maleber, Tim Gabungan BPBD, TNI-Polri, dan PLN Evakuasi Warga serta Buka Akses Jalan
- Terjang 5 Desa di Maleber, Angin Puting Beliung Rusakkan 80 Rumah Warga Kuningan
Ketua DPD PSI Kuningan, Asep Susan Sonjaya Suparman yang akrab disapa Asep Papay, menyatakan bahwa fungsi utama anggota dewan adalah menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawasi kebijakan, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Menurutnya, hal ini tidak boleh teralihkan oleh kegiatan bisnis pribadi.”Kami tidak menentang anggota dewan untuk berwirausaha. Namun, jangan sampai aktivitas bisnis mereka membuat lalai terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Saat rakyat membutuhkan solusi untuk berbagai masalah, dewan seharusnya tidak sibuk mengurus bisnis,” ujar Asep Papay.
PSI Kuningan menganggap situasi ini ironis, terutama mengingat banyaknya permasalahan mendesak di Kuningan yang memerlukan perhatian serius, seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas layanan publik, dan transparansi anggaran.
“Jangan sampai jabatan wakil rakyat hanya menjadi simbol, sementara energi mereka habis untuk mempromosikan bisnis pribadi. Kami mendorong semua anggota dewan untuk kembali fokus pada kerja-kerja substansif,” tambahnya.
Partai tersebut menyerukan agar DPRD Kuningan memperkuat kinerjanya melalui rapat-rapat yang lebih produktif, pengawasan yang tajam, dan partisipasi aktif dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat. (Nars)
