KUNINGAN – Anggota Komisi 3 DPRD Kuningan, Lin Yulyanti dari Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai fenomena krisis air di Kabupaten Kuningan. Meskipun dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber mata air,
Lin Yulyanti menyebut bahwa masalah kelangkaan air semakin dirasakan, terutama oleh masyarakat ekonomi lemah.”Air itu ibaratnya seorang wanita cantik yang seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang. Namun, karena kecantikannya, air kini dikuasai oleh segelintir pihak yang memiliki kemampuan finansial,” kata Lin Yulyanti.
- Penentuan Posisi! 3 Calon Ketua DPC PKB Kuningan Jalani UKK Hari Ini
- Tega Buang Anak ke Sungai, Pelarian Janda Muda di Kuningan Berakhir Diamankan Polisi
- Rakyat Gigit Jari, Di Tengah Gaung Efisiensi Anggaran, DPRD Kuningan Gelar Bimtek Miliaran Rupiah
- Seleksi Calon Kadis Hanya Diikuti 67 Pejabat Eselon III, Pengamat Soroti Sistem Data Manajemen Talenta BKPSDM Kuningan
- Diwarnai Kartu Merah, Persib Bandung Susah Payah Tahan Imbang Dewa United 2-2
Pernyataan ini disampaikannya, saat dikonfirmasi Kuningan Religi, Senin (8/9/2025), mencerminkan keresahan masyarakat yang merasa haknya untuk mendapatkan akses air bersih terabaikan.
Lin Yulyanti menyoroti adanya kesenjangan yang terjadi dalam pemanfaatan air. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak dengan kekuatan finansial dapat dengan mudah mengakses dan menguasai sumber air, sementara masyarakat kecil kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
“Bagi orang yang punya kemampuan finansial kuat, mereka bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan air. Tapi bagi rakyat kecil, untuk menyambung air saja mereka tidak mampu,” jelasnya.
Ia menambahkan, hak masyarakat kecil untuk mendapatkan air seolah hanya jadi tontonan.” Ini adalah sebuah ketidakadilan,” tandasnya.
Menurut Lin, meskipun secara konstitusi bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, realita di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Ia mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap masalah ini, yang menunjukkan bahwa kondisi ini telah menjadi perhatian serius di tingkat pusat maupun daerah.
Ia juga mengungkapkan beberapa isu spesifik terkait krisis air yang terjadi di Kuningan. Ia mencontohkan konflik perebutan air di Desa Linggasana, Kecamatan Cilimus, dan Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. Selain itu, sejumlah desa di Kuningan timur sering mengalami kekeringan saat musim kemarau.
“Perambahan hutan di Desa Subang, Kecamatan Subang, juga menjadi ancaman serius. Ancaman hilangnya kawasan hutan tutupan disebut-sebut sudah mengancam keberadaan sejumlah mata air di sana,” tambahnya.
Menanggapi situasi ini, Anggota Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kuningan ini berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas. Ia meminta pemerintah untuk tidak memberikan ruang yang terlalu terbuka bagi eksploitasi air secara sporadis oleh pihak komersial.
“Air bukan milik segelintir orang. Ini adalah hak seluruh warga negara,” tegasnya.
Lin Yulyanti juga mengajak masyarakat Kuningan untuk tidak pasrah dengan keadaan. Ia mendorong mereka untuk berjuang meningkatkan taraf hidup agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk akses air bersih. Ia mengingatkan, jika masalah ini tidak segera diatasi, Kuningan akan menghadapi krisis air yang lebih parah dalam dua hingga tiga tahun ke depan. (Nars)
