KUNINGAN – Aksi unjuk rasa mewarnai Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (26/11/2025). Di tengah guyuran hujan lebat, puluhan mahasiswa yang datang dengan atribut almamater menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja wakil rakyat.
Dalam orasinya, massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi BEM Kuningan ini melontarkan kritik pedas. Mereka menuding anggota dewan hanya “manis” dan mendekat kepada rakyat saat masa kampanye Pemilu. Namun, setelah terpilih, aspirasi rakyat sering kali diabaikan.
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
- Bantah Tak Hormati DPRD, Wabup Kuningan Sebut Kepala SKPD Absen Paripurna karena Kawal “Bupati Saba Lembur”
- Solusi Karir ke Jepang: PT Obos Ryoushin Indonesia Hadir di Kuningan Tawarkan Program Terintegrasi
- Kebakaran di Kawasan Gunung Ciremai Meluas, Tim Gabungan Bertahan Hingga Malam Ini
“Saat kampanye datang ke rakyat, tapi setelah jadi anggota dewan, jangankan suara mahasiswa yang jelas identitasnya, suara rakyat juga mana mau didengarkan,” teriak salah satu koordinator lapangan (Korlap) dalam orasinya.
Kedatangan mahasiswa ini membawa misi khusus, yakni menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Mereka menilai kondisi negara sedang “tidak baik-baik saja” dan keadilan tidak lagi berpihak pada rakyat kecil.
Mahasiswa mendesak Pimpinan DPRD Kuningan untuk keluar dan menyepakati pakta integritas. Mereka menuntut DPRD Kuningan secara kelembagaan menyatakan penolakan terhadap RUU KUHAP dan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.
”Perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia dan akan terus dilakukan jika ada ketidakbenaran yang dilakukan penguasa,” tegas massa aksi.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Wakil Ketua DPRD Kuningan, Ujang Kosasih, menemui para demonstran. Politisi senior ini menyampaikan apresiasinya terhadap gerakan mahasiswa yang dinilainya sebagai agent of change dalam menjaga demokrasi.
”Kami sampaikan terima kasih para mahasiswa tidak pernah berhenti mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan, baik di daerah maupun di tingkat lebih tinggi,” ujar Ujang.
Ujang juga menjelaskan situasi internal di DPRD Kuningan saat aksi berlangsung. Ia menyebutkan bahwa anggota dewan saat ini sedang berkonsentrasi penuh dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
“DPRD Kuningan melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sedang melakukan pembahasan di Badan Anggaran dengan pemerintah daerah membahas tentang RAPBD 2026. Badan Musyawarah (Banmus) telah memutuskan RAPBD 2026 ini akan disahkan pada Kamis (27/11) besok,” jelas
Ujang kepada massa aksi.Meskipun mendapat penjelasan mengenai agenda padat dewan, mahasiswa menegaskan akan tetap mengawal isu nasional tersebut hingga tuntutan mereka dipenuhi. (Nars)
