KUNINGAN – Aksi unjuk rasa mewarnai Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (26/11/2025). Di tengah guyuran hujan lebat, puluhan mahasiswa yang datang dengan atribut almamater menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja wakil rakyat.
Dalam orasinya, massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi BEM Kuningan ini melontarkan kritik pedas. Mereka menuding anggota dewan hanya “manis” dan mendekat kepada rakyat saat masa kampanye Pemilu. Namun, setelah terpilih, aspirasi rakyat sering kali diabaikan.
- Dramatis! Menang Adu Penalti Atas Sindangagung, Garawangi Segel Tiket 8 Besar Bupati Cup 2026
- Geliat Ekonomi Kreatif di Pesona Sunset Sore Taman Desa Jagara Kuningan
- Sensasi Kopi Embun Senja Berwarna Merah Putih Ramaikan Perayaan Kemerdekaan di Glamping Embun Sangga Langit Kuningan
- Sawah Lope Kuningan Manjakan Wisatawan dengan Waterboom Mini, Main Air Sepuasnya Cuma Rp 5 Ribu
- Akhir Pekan Healing ke Mana? Ini Rekomendasi 8 Wisata Curug yang Eksotis di Kuningan Jawa Barat
“Saat kampanye datang ke rakyat, tapi setelah jadi anggota dewan, jangankan suara mahasiswa yang jelas identitasnya, suara rakyat juga mana mau didengarkan,” teriak salah satu koordinator lapangan (Korlap) dalam orasinya.
Kedatangan mahasiswa ini membawa misi khusus, yakni menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Mereka menilai kondisi negara sedang “tidak baik-baik saja” dan keadilan tidak lagi berpihak pada rakyat kecil.
Mahasiswa mendesak Pimpinan DPRD Kuningan untuk keluar dan menyepakati pakta integritas. Mereka menuntut DPRD Kuningan secara kelembagaan menyatakan penolakan terhadap RUU KUHAP dan meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.
”Perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia dan akan terus dilakukan jika ada ketidakbenaran yang dilakukan penguasa,” tegas massa aksi.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Wakil Ketua DPRD Kuningan, Ujang Kosasih, menemui para demonstran. Politisi senior ini menyampaikan apresiasinya terhadap gerakan mahasiswa yang dinilainya sebagai agent of change dalam menjaga demokrasi.
”Kami sampaikan terima kasih para mahasiswa tidak pernah berhenti mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan, baik di daerah maupun di tingkat lebih tinggi,” ujar Ujang.
Ujang juga menjelaskan situasi internal di DPRD Kuningan saat aksi berlangsung. Ia menyebutkan bahwa anggota dewan saat ini sedang berkonsentrasi penuh dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
“DPRD Kuningan melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sedang melakukan pembahasan di Badan Anggaran dengan pemerintah daerah membahas tentang RAPBD 2026. Badan Musyawarah (Banmus) telah memutuskan RAPBD 2026 ini akan disahkan pada Kamis (27/11) besok,” jelas
Ujang kepada massa aksi.Meskipun mendapat penjelasan mengenai agenda padat dewan, mahasiswa menegaskan akan tetap mengawal isu nasional tersebut hingga tuntutan mereka dipenuhi. (Nars)
