KUNINGAN – Maraknya berita kekerasan terhadap perempuan dan anak yang wara-wiri di media sosial maupun media massa membuat telinga para wakil rakyat di Kabupaten Kuningan panas. Tak mau hanya diam menonton, DPRD Kuningan langsung mengambil langkah agresif.
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
- Bantah Tak Hormati DPRD, Wabup Kuningan Sebut Kepala SKPD Absen Paripurna karena Kawal “Bupati Saba Lembur”
Dalam Rapat Paripurna Internal yang digelar Selasa (20/1/2026), seluruh fraksi di DPRD Kuningan secara bulat sepakat “mengetuk palu” untuk meloloskan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Wakil Ketua DPRD Kuningan, H. Ujang Kosasih, blak-blakan mengungkapkan alasan di balik ngebutnya penyusunan aturan ini. Menurutnya, situasi saat ini menuntut negara untuk tidak sekadar menonton, tapi turun tangan langsung.
”Selama ini kita sering dengar informasi ngeri di media sosial dan media ekstrem soal kekerasan. Makanya kami punya pemikiran untuk antisipasi itu. Negara harus hadir! Keselamatan dan hak asasi ibu dan anak itu harga mati yang harus diperjuangkan,” tegas Ujang saat ditemui usai Rapat Paripurna.
Selain aturan “tameng” bagi ibu dan anak, DPRD juga meloloskan satu Raperda Inisiatif lainnya terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Kedua “senjata baru” legislatif ini akan segera disorongkan ke Bupati untuk digabung dalam program legislasi 2026.
Sementara, Ketua Bapemperda DPRD Kuningan, H Uus Yusuf, saat dikonfirmasi perihal adanya usulan pembuatan dua Raperda inisiatif DPRD Kuningan sehingga diparipurnakan kemarin, ia enggan memberikan dulu komentar.
”Nanti akan kita rilis jika sudah selesai semua, karena banyak nanti,” ujarnya. (Nars)
