KUNINGAN – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Kuningan mengumumkan bahwa mereka hanya dapat menangani kasus-kasus kedaruratan yang bersifat mendesak, terutama kebakaran. Hal ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran operasional hingga 50 persen, sebagaimana diungkap dalam unggahan status WhatsApp admin Call Center Damkar Kuningan pada Rabu (19/3/2025) malam.
- BP Taskin RI Luncurkan Pilot Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kuningan
- Agenda Kepala BP Taskin RI Budiman Sudjatmiko ke Kabupaten Kuningan, Trigger Turunkan Angka Kemiskinan?
- Wow! Anggaran Pengadaan Layar Interaktif DPRD Kuningan Capai Rp3,2 Miliar, Lebih Besar dari Mobil Dinas
- Diskanak Kuningan Imbau Peternak Waspada, Dugaan Serangan Macan Terhadap Ternak Masih Diselidiki
- Kabar Baik! Wanita Hamil 6 Bulan yang Hilang di Desa Linggajati Ditemukan
Unggahan tersebut langsung menarik perhatian masyarakat karena Damkar Kuningan selama ini dikenal tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai layanan kedaruratan lainnya. Mulai dari pemusnahan sarang tawon, evakuasi ular dan hewan liar, pembersihan jalan akibat tumpahan minyak, hingga membantu warga yang mengalami kendala teknis seperti tutup panci macet.
Namun, akibat keterbatasan anggaran, layanan-layanan tersebut kini tidak bisa lagi diberikan secara optimal. Kepala UPT Damkar Kabupaten Kuningan, Andri Arga Kusumah, membenarkan adanya keterbatasan operasional yang kini dihadapi jajarannya.
Ia menyatakan bahwa pemotongan anggaran ini berdampak signifikan terhadap kemampuan Damkar dalam merespons berbagai permintaan bantuan dari masyarakat. “Kami hanya bisa memprioritaskan kejadian darurat yang bersifat kritis, terutama pemadaman kebakaran. Sementara layanan lainnya harus dikurangi karena keterbatasan sumber daya,” ungkap Andri.
Ia juga mengunggah pemberitahuan resmi terkait kondisi ini untuk menginformasikan masyarakat agar memahami keterbatasan layanan Damkar Kuningan. Pihaknya berharap ada solusi dari pemerintah daerah agar operasional Damkar tetap berjalan optimal dalam melayani masyarakat.
Keputusan ini pun menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa warga menyayangkan kebijakan pemotongan anggaran yang berdampak pada layanan publik, sementara yang lain berharap ada solusi agar Damkar bisa kembali memberikan layanan kedaruratan secara penuh. (Nars)
