KUNINGAN – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 dan 2025 di Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, menjadi sorotan tajam. Forum Peduli Desa Maniskidul mendesak pemerintah desa setempat untuk lebih transparan dan serius dalam merealisasikan APBDes.
Desakan ini disampaikan dalam audiensi yang digelar di Balai Desa Maniskidul pada Selasa, 9 September 2025.
- Krisis Air Bersih Masih Melanda, Karangkancana Kembali Diguyur Bantuan 5.000 Liter dari BPBD Kuningan
- HMI FE Uniku Jadikan Maulid Nabi 1448 H Momentum Penguatan Karakter Mahasiswa
- Mengintip Rincian Biaya Produksi Petani Kuningan Saat Kemarau: Ongkos Air dan Perawatan Melonjak Tajam
- Soal Polemik Sanksi RS Permata, Frontal Desak Inspektorat Turun Tangan
- DPRD Kuningan Desak Pemkab Relokasi Warga Desa Randusari Terdampak Operasional Waduk Kuningan
Ketua Forum Peduli Desa Maniskidul, Engkus Kusnadi menyatakan keprihatinannya. Audiensi yang berlangsung dari pukul 16.30 hingga 22.00 WIB ini dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur Babinkamtibmas dan Babinsa. Engkus hadir bersama tokoh masyarakat dan pemuda setempat.
“Kami mengucapkan wilujeng milangkala nu ka-240 Desa Maniskidul, semoga desa kita tetap ngahiji, rukun dina gawe, jaya waluya salawasna,” ujar Engkus mengawali audiensi.
(Kami mengucapkan selamat hari jadi ke-240 Desa Maniskidul, semoga desa kita tetap bersatu, rukun dalam kerja, berjaya sukses selamanya)
Engkus mengungkapkan bahwa realisasi APBDes 2024 hingga kini belum selesai, meskipun dalam laporan sudah tercatat. Masalah ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan dari tiga perangkat desa pada 7 Maret 2025 yang berisi komitmen untuk menyelesaikan proyek paling lambat Juni 2025 tanpa menggunakan dana APBDes 2025.
“Nyatanya, sampai September ini belum semua terealisasi. Kepala desa memang mengakui hal itu dan meminta waktu lagi sampai Desember 2025,” kata Engkus.
Forum juga menyoroti lambannya realisasi APBDes 2025. Menurut keterangan pemerintah desa, beberapa pos anggaran ditunda dan dialihkan untuk pembayaran termin pertama yang sifatnya mendesak kepada pihak ketiga.
“Kami meminta agar realisasi APBDes 2025 dilaksanakan dengan baik dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) disampaikan tepat waktu. Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya,” tegas Engkus.
Selain isu anggaran, Forum Peduli Desa menuntut transparansi dalam pengelolaan objek wisata Cibulan, yang kini dikelola secara mandiri oleh desa tanpa kerja sama dengan pihak ketiga. Forum meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera memanggil pengelola untuk mengklarifikasi temuan-temuan yang disampaikan Forum.
Engkus juga berharap BPD lebih proaktif dalam mengawasi kinerja pemerintah desa. “BPD harus lebih proaktif, jangan hanya menunggu laporan. Kami akan terus memantau perkembangan dan meminta keterangan jika ada persoalan yang belum jelas,” tambahnya.
Forum Peduli Desa Maniskidul mengungkapkan akan terus mengawal berbagai persoalan di desa hingga ada penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (Nars)
