KUNINGAN – Rangkaian bencana hidrometeorologi yang menerjang berbagai wilayah di Indonesia menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Tragedi banjir bandang di Sumatera yang merenggut ribuan nyawa hingga banjir “tak biasa” yang melanda Cirebon baru-baru ini, dinilai sebagai cerminan gagalnya tata kelola lingkungan dan masifnya kerusakan kawasan hulu.
- Hj Tina Wiryawati Ajak Pelajar Kuningan jadi Pelopor Gerakan Bela Negara di Lingkungannya
- Kasus Dugaan Keracunan MBG di Ciwaru: Satgas Telusuri Dapur Pengolah dan Uji Rantai Pasok Makanan
- Diduga Keracunan Program MBG, Puluhan Siswa di Ciwaru Dilarikan ke Puskesmas, Satu Dirujuk ke RS
- Siaga Karhutla Ciremai, Relawan MPA Silihwangi Majakuning Aktifkan Embung 4.000 Liter
- Hj Tina Wiryawati Ubah Wajah Sungai Cisanggarung, Warga Kadugede Bersiap Sambut Kawasan Wisata
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, memberikan peringatan keras kepada jajaran Muspida Kabupaten Kuningan. Ia mendesak agar pemerintah daerah tidak mengulang kesalahan yang sama dengan membiarkan eksploitasi kawasan konservasi Gunung Ciremai yang merupakan daerah tangkapan air vital bagi wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).
“Jangan sampai kita baru ‘bangun tidur’ setelah bencana terjadi. Lihat Sumatera, ribuan nyawa hilang karena izin pembukaan hutan yang serampangan. Di Cirebon, banjir datang tiba-tiba dengan volume tak wajar, diduga kiriman dari Kuningan. Ini peringatan nyata,” tegas Uha Juhana, Senin (29/12/2025).
Uha menyoroti data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 1.050 orang meninggal dunia akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu.
Menurutnya, bencana tersebut bukan semata faktor alam, melainkan akibat alih fungsi hutan secara brutal menjadi perkebunan sawit dan tambang.
“Hutan di Sumatera menyusut drastis, tinggal 6,7 juta hektare akibat ekspansi sawit yang mencapai 10,7 juta hektare. Akibatnya daya dukung lingkungan ambruk. Ketika hujan ekstrem datang, tanah tak mampu lagi menahan air. Ini adalah bukti nyata kebijakan yang salah kaprah,” jelas Uha.
Kekhawatiran Uha semakin besar melihat fenomena banjir besar yang merendam pusat Kota dan Kabupaten Cirebon pada Selasa (23/12/2025). Banjir yang merendam pusat perbelanjaan dan perkantoran pemerintah itu dikeluhkan warga sebagai kejadian yang “tidak biasa” dan disebut-sebut merupakan air kiriman dari Kuningan.
Uha menilai, dugaan tersebut beralasan mengingat kawasan hulu di kaki Gunung Ciremai saat ini mengalami penurunan fungsi ekologis. Maraknya alih fungsi lahan di zona penyangga (buffer zone) menjadi bangunan komersial dan eksploitasi air yang terus berlangsung, menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.
“Kawasan hulu kita sedang sakit. Daerah resapan menyusut, buffer zone dipenuhi beton. Air hujan yang harusnya meresap, kini langsung meluncur menjadi air limpasan yang menghantam wilayah hilir seperti Cirebon,” paparnya.
Sebagai penutup, Uha menuntut Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) dan Pemkab Kuningan untuk tidak menutup mata. Ia mengingatkan agar pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan ketat dan bebas dari kepentingan bisnis jangka pendek yang merugikan keselamatan publik.
“Kami mengingatkan dengan keras kepada Forkopimda Kuningan, jangan sampai terjadi bencana banjir bandang dan longsor yang merenggut korban jiwa akibat kelalaian yang disengaja. Hentikan kebijakan yang memperparah kerusakan alam sebelum semuanya terlambat,” tandasnya. (Nars)
