KUNINGAN – Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar merespons kritik DPRD Kuningan yang menilai anggaran daerah belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, pandangan dan rekomendasi dari legislatif merupakan bagian dari proses evaluasi yang konstruktif bagi jalannya pemerintahan.
Hal itu disampaikan Bupati Dian saat dikonfirmasi usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2024, Selasa (6/5/2025).
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
- Video Jedag Jedug Anies Baswedan Viral, Netizen Malah Desak Jadi Presiden
- Target Padam Jelang Kemerdekaan, Kapan Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan Berakhir?
“Saran-saran dari DPRD kami terima sebagai bahan perbaikan, masukan dan koreksi. Evaluasi terhadap kinerja kami dilakukan setiap hari,” ujar Dian.
Ia menegaskan bahwa seluruh kritik yang disampaikan, baik dari DPRD maupun masyarakat, menjadi bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan program pemerintahan berjalan di jalur yang benar.
Dalam masa kepemimpinannya yang baru berjalan sekitar 1,5 bulan, Dian menargetkan capaian nyata dalam 100 hari kerja. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun telah menyampaikan laporan progres yang dinilainya cukup menggembirakan.
“Contohnya program perbaikan infrastruktur jalan. Awalnya ditargetkan sepanjang 100 kilometer, namun realisasinya sampai saat ini telah menembus lebih dari 130 kilometer,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Pemkab Kuningan juga tengah menggenjot berbagai kegiatan fisik dan non-fisik untuk merespons berbagai persoalan masyarakat. Meski begitu, ia tidak menampik masih ada program yang belum mencapai target.
“Kami akan terus evaluasi dan dorong pelaksanaannya agar seluruh target dapat tercapai,” tambahnya.
Bupati Dian menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka terhadap kritik serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
Sebelumnya, DPRD nyoroti sejumlah aggaran Pemkab Kuningan yang dinilai tidak Pro Rakyat. Dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuningan Tahun 2024, Rabu (7/5/2025) DPRD menilai alokasi anggaran Pemkab belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
Juru bicara DPRD Kuningan, Rohaman, yang juga Ketua Komisi I, menegaskan bahwa peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum diiringi dengan peningkatan belanja publik yang signifikan. Sebaliknya, belanja operasional justru mengalami kenaikan, yang mencerminkan prioritas anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi ketimbang masyarakat.
“Peningkatan APBD seharusnya berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Tapi yang terjadi, proporsi belanja untuk masyarakat masih minim, sementara belanja rutin justru terus membengkak,” tegas Rohaman dalam sidang paripurna tadi siang. (Nars)
