KUNINGAN, – Fraksi Amanat Restorasi DPRD Kuningan mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan sosial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Fraksi gabungan PAN dan NasDem ini menegaskan bahwa euforia pembangunan infrastruktur tidak boleh mengesampingkan urusan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- Puluhan Dapur MBG di Kuningan Beroperasi Tanpa Pengawasan Penuh
- Dramatis, 5 Petugas Satpol PP Sigap Amankan Pria Ngamuk Serang Warga
- Anggaran Damkar Kuningan Disorot Golkar: Hanya Rp105 Juta, Tak Sebanding dengan Risiko Petugas
- Fraksi Amanat Restorasi Ingatkan Pemkab Kuningan: Jalan Mulus Tak Ada Artinya Jika Anak Masih Gizi Buruk
- Fraksi PKS Beberkan ‘PR Besar’ Pemkab Kuningan: Dari Tata Ruang Mangkrak Hingga Mafia Perizinan
Peringatan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Amanat Restorasi, Lin Yulyanti, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (7/10/2025).
Menurut Lin Yulyanti, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Pemkab menuntaskan persoalan gagal bayar serta alokasi anggaran infrastruktur jalan yang masif di tahun 2025. Namun, ia menekankan agar keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah lengah.
“Kami menuntut adanya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelayanan sosial. Jalan yang bagus akan kurang bermakna bila masih ada anak yang putus sekolah atau kasus gizi buruk di masyarakat,” tandasnya.
Fraksi Amanat Restorasi juga memberikan catatan khusus mengenai keberlanjutan fiskal. Menurut Lin, setelah berhasil keluar dari persoalan gagal bayar, Pemkab harus mengelola defisit anggaran dengan sangat hati-hati agar tidak kembali terjebak dalam masalah yang sama di masa mendatang.
“Setelah persoalan gagal bayar berhasil diselesaikan, kita tidak boleh lengah. Setiap pembiayaan harus jelas sumbernya, terukur risikonya, dan transparan penggunaannya,” ujarnya.
Dalam pandangan umumnya, Lin Yulyanti juga menyoroti kinerja BUMD yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara spesifik, ia mempertanyakan kinerja Perumda Aneka Usaha yang hingga kini belum mampu menyumbang pendapatan bagi daerah.
”Kami mendukung peningkatan PAD melalui optimalisasi BUMD, namun kami juga mempertanyakan, bagaimana dengan BUMD Aneka Usaha yang sampai saat ini belum bisa membubuhkan angka sepeserpun?” tegas Lin.(Nars)
