KUNINGAN – Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kuningan pada Kamis, 24 Juli 2025. Dalam pidatonya, Bupati Yanuar menyoroti kondisi fiskal daerah yang sedang tidak sehat dan menegaskan perlunya langkah-langkah penghematan serta prioritas belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati mengapresiasi masukan dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi DPRD, menegaskan bahwa hal tersebut merupakan wujud kepedulian bersama terhadap pembangunan daerah. “Kondisi fiskal kita sedang tidak sehat. Pendapatan daerah tak mampu mengimbangi kebutuhan belanja yang terus meningkat,” ujar Bupati Dian.
- Perkuat Kolaborasi, PHRI Wilayah III Cirebon Gelar Rakorwil di Kuningan
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
Dian menambahkan, saat ini begitu banyak kewajiban yang harus dipenuhi, sementara ruang fiskal untuk bergerak kian sempit.Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen untuk mengarahkan setiap rupiah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada belanja yang benar-benar prioritas, produktif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dukungan dan sinergitas dari seluruh anggota DPRD sangat diharapkan untuk menavigasi Kuningan keluar dari persoalan fiskal yang membelit.
Prioritas Anggaran di Tengah Keterbatasan Fiskal
Dalam tanggapannya terhadap Fraksi PKS, Dian menjelaskan bahwa alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 30 Milyar dimaksudkan untuk mengantisipasi dukungan dana pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, Pemerintah Daerah juga sedang mengkaji kemampuan pengembalian pinjaman daerah agar tidak membebani APBD, meskipun koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat telah dilakukan untuk memastikan pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Sektor pendidikan, kata Dian, tetap menjadi prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,126 Trilyun atau 38,53% dari APBD Perubahan 2025. Anggaran kesehatan juga dialokasikan secara memadai, dengan fokus pada penguatan layanan Puskesmas keliling dan peningkatan kapasitas SDM untuk menjangkau masyarakat pinggiran dan desa tertinggal, terutama untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Anggaran penurunan stunting dialokasikan sebesar Rp 279 Milyar lebih, yang mencakup aspek gizi, air bersih, sanitasi, dan edukasi.
Penambahan belanja modal sebesar Rp 55 Milyar, dengan alokasi terbesar sekitar Rp 27,9 Milyar untuk infrastruktur jalan, merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat. Total belanja modal mencapai 6,4% dari APBD, diarahkan untuk pembangunan jalan desa, penyediaan air bersih, dan perbaikan sanitasi lingkungan di wilayah rawan stunting.
Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Penanganan Isu Sosial
Meskipun ruang fiskal terbatas, Bupati menegaskan komitmen terhadap penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM dan pertanian. Berbagai program unggulan seperti Pemberdayaan Sanggar Ekraf dan Usaha Rakyat (Pasar Raya), Digitalisasi Pasar Desa, Jaringan Irigasi Walatra Cai Tani Mukti (Jawara Tani), dan penataan Alun-Alun Desa untuk pusat ekonomi dan daya tarik wisata (Nata Daya) dirancang untuk membentuk ekosistem pembinaan dan pembiayaan secara terintegrasi.
Terkait penuntasan kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 10,42-11,5% dan tingkat pengangguran terbuka ke 7,70-8,80% pada tahun 2025. Alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem di APBD Perubahan 2025 mencapai Rp 116,1 Milyar lebih.
Optimalisasi PAD dan Tata Kelola Keuangan
Menanggapi Fraksi Golkar, Bupati menyampaikan bahwa realisasi retribusi daerah pada semester pertama baru mencapai 8,30% dari target, dengan sewa pertokoan Siliwangi menjadi salah satu penyumbang rendahnya realisasi. Langkah penagihan persuasif dan penempatan personil yang kompeten akan terus dilakukan.
Sementara itu, deviden dari BUMD Air Minum mengalami kenaikan, namun PT. LKM Kuningan mengalami penurunan pendapatan akibat portofolio kredit. Bupati juga menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 400 Juta untuk sosialisasi dan digitalisasi.
Untuk pembayaran bunga pinjaman jangka pendek yang dilakukan pada awal tahun anggaran untuk gaji ke-14/THR, dialokasikan sebesar Rp 1,7 Milyar.
Pemerintah Daerah juga mengakui adanya kegiatan yang belum terealisasi secara optimal dalam APBD Murni Semester Pertama karena tekanan fiskal dan tunda bayar tahun sebelumnya.
Komitmen untuk mendorong pengadaan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel ditegaskan.
Harapan dan Komitmen ke Depan
Di akhir jawabannya, Bupati Dian menyatakan bahwa semua saran, kritik, dan pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD akan dijadikan bahan penyempurnaan dalam pembahasan selanjutnya. “Pemerintah Daerah sangat terbuka terhadap berbagai koreksi, karena kami meyakini: ‘Dari musyawarah yang jernih, lahirlah keputusan yang membawa berkah’,” tandasnya.
Bupati berharap semangat kolektif antara eksekutif dan legislatif dapat menjadi kekuatan untuk menjaga stabilitas fiskal, melindungi pelayanan publik yang esensial, serta tetap menjalankan agenda-agenda strategis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat Kuningan. (Nars)
