KUNINGAN – Fenomena kelangkaan LPG ukuran 3 kilogram alias gas melon saat dan pasca-Idulfitri memantik reaksi keras dari jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan. Pihak legislatif merasa “dikibuli” lantaran janji ketersediaan stok dan penambahan kuota yang dilontarkan pihak distributor maupun dinas terkait sebelum Lebaran berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kuningan, Sri Laelasari mengungkapkan bahwa pihaknya telah turun langsung melakukan peninjauan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan pangkalan pada H-6 Lebaran. Saat itu, baik pihak SPBE maupun pejabat dinas terkait memberikan jaminan bahwa pasokan gas untuk masyarakat berada dalam status aman.
“Waktu kunjungan itu, pihak SPBE maupun dinas menyampaikan bahwa pada H-3 Lebaran akan ada penambahan kuota. Informasi awal itu membuat kita tenang karena stok dipastikan aman seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelas Sri, Selasa (24/3/2026).
Tapi nyatanya, imbuhnya, penambahan kuota yang dijanjikan sepertinya belum keluar atau bermasalah, sehingga sampai sekarang pasokan belum stabil dan terjadi kelangkaan di masyarakat.
Terpisah, merespons sengkarut ini, Ketua Komisi II DPRD Kuningan, Jajang Jana, menegaskan bahwa legislatif tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil dinas terkait yang membawahi persoalan ini untuk meminta penjelasan konkret sekaligus membongkar akar masalah dari kelangkaan tersebut.
“Pasca-Lebaran ini Komisi 2 akan segera memanggil dinas terkait. Kita harus cari tahu dari mana sumber masalah utamanya dan apa faktor paling mendasar dari kelangkaan ini. Pemanggilan ini sekaligus sebagai evaluasi ketat agar krisis ketersediaan gas tidak terulang kembali di masa libur panjang atau Lebaran tahun depan,” tegas Sri Laelasari.
Meskipun kelangkaan gas LPG juga dilaporkan melanda wilayah tetangga seperti Kabupaten Ciamis, Jajang menekankan Pemkab Kuningan harus fokus mengamankan kebutuhan warganya sendiri tanpa terpengaruh kondisi daerah lain.
Ia mendesak agar ada koordinasi intens dan respons cepat antara pihak agen dan SPBE untuk segera menstabilkan pasokan dalam waktu dekat.
Lebih jauh, Komisi II juga menyoroti masalah klasik terkait distribusi gas bersubsidi yang kerap salah sasaran. Dari hasil analisis di lapangan, indikasi kelangkaan ini juga diperparah oleh banyaknya masyarakat kelas menengah ke atas yang ikut mengonsumsi hak rakyat miskin tersebut.
- Progres Penyelesaian TGR Disdikbud Kuningan, Elon: Rp1,07 Miliar Uang Negara Sudah Dikembalikan
- Berbeda dengan Komisi IV, Rana Suparman Blak-blakan Benarkan Ada Dua Versi Angka LHP BPK
- Viral Kecelakaan Kuningan Hari Ini: Mobil Terbalik di Karangkancana, Mantan Camat Jadi Korban
- Kenang Jasa Guru dan Orangtua, Demonstran HMI Kuningan Tak Kuat Tahan Air Mata, Sebut Anggaran Pendidikan Selalu Jadi Bancakan
- Ditanya Transparansi Pengawasan Temuan BPK di Disdikbud, Ini Jawaban Wakil Ketua DPRD Kuningan Ujang Kosasih
“Ke depan harus ada penertiban yang tegas. Hasil evaluasi kami di wilayah Kuningan, pemakaian gas subsidi ini masih banyak digunakan oleh masyarakat yang secara ekonomi berada di level menengah ke atas. Harus ada langkah konkret agar pemanfaatannya benar-benar tepat sasaran sesuai peruntukannya,” sebut Jajang. (Nars)
