KUNINGAN – Menjelang pertemuan strategis dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait tata kelola kawasan konservasi Gunung Ciremai, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuningan bergerak cepat melakukan validasi data lapangan.
- Punya Potensi Puluhan Ribu Anggota, Pengurus IKA STEMGA Kuningan Resmi Dilantik di Pendopo
- Akui Fasilitas Sekolah Belum Merata, Bupati Kuningan Sampaikan Pesan Ini di Hardiknas 2026
- Akhirnya Terjawab, Kisruh Dana Taspen PPPK Guru Kuningan Telah Diselesaikan Disdikbud
- Mayday 2026: KSPSI Kuningan Desak Buruh Berani Lapor Praktik Upah di Bawah Standar
- Refleksi Milad Ke-94 Pemuda Muhammadiyah untuk indonesia jaya
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., bersama Kapolres Kuningan, Direktur PAM Tirtakamuning dan pihak BTNGC turun langsung melakukan inspeksi ke dua sumber mata air vital di kawasan Pasawahan, yakni Talaga Nilem dan Mata Air Cipujangga, Senin (19/1/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan akurasi data debit air dan kondisi riil di lapangan sebelum dipresentasikan di hadapan Gubernur KDM. Mengingat, isu pemanfaatan air ilegal dan kerusakan lingkungan di kaki Ciremai tengah menjadi sorotan tajam Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasca-sidak Gubernur beberapa hari lalu.
“Kami ingin memastikan data yang kami bawa ke Pak Gubernur nanti adalah data riil. Apakah debit air di Talaga Nilem dan Cipujangga ini masih stabil, atau ada penurunan akibat dugaan eksploitasi yang tidak sesuai aturan,” tegas Bupati Dian di sela-sela pengecekan.
Dalam pantauan tersebut, Bupati dan Kapolres menyusuri jalur pipa dan titik-titik mata air. Pengecekan ini juga merespons keluhan masyarakat terkait dugaan komersialisasi air yang tidak memberikan kontribusi optimal bagi daerah maupun kelestarian lingkungan.
“Sesuai arahan Pak Gubernur KDM, pengelolaan air harus berkeadilan dan tidak merusak konservasi. Hari ini kami pastikan kondisi fisiknya, agar nanti saat rapat koordinasi, solusinya bisa tepat sasaran,” ujar Dian.
Hasil pengecekan ini nantinya akan menjadi bahan laporan utama Pemkab Kuningan dalam rapat evaluasi pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) bersama Pemprov Jabar, yang rencananya akan membahas penertiban izin pemanfaatan air dan penataan ulang kawasan wisata di zona konservasi. (Nars)
