KUNINGAN, – Merespons tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Pusat menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi pilot project nasional pertama untuk penyuluhan hukum.
Ketua LBH PIRA Pusat, Dr. Indah Riyanti, S.Pd., SH., MH., ditemui usai agenda penyuluhan hukum untuk perempuan di Kuningan, Sabtu (8/11/2025), menyatakan, langkah ini diambil sebagai respons atas data dan laporan kasus kekerasan, termasuk pelecehan, yang marak terjadi di Kuningan belakangan ini.
- Menyambut Tahun Baru Islam, Umat Islam Diimbau Perkuat Refleksi Lewat Doa Akhir dan Awal Tahun
- Masih Banyak Kendala Sistem Zonasi PMB di Jabar, Legislator Gerindra Minta Pendidikan Tidak Dijadikan Ajang Coba-Coba
- Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati: Program Sekolah Maung Bisa Sukses dengan Validitas Data Siswa
- Sentuhan Gotong Royong SPPG Bakom Sulap SDN 1 Sagarahiang Jadi Lebih Berwarna
- Ditanya Soal “Lobi” BPK demi Status WTP, Bupati Kuningan Kasih Jawaban Menohok
“Itulah makanya kami pilot project pertama LBH Pira itu ke Jawa Barat ini, ke Kuningan,” ujar Dr. Indah.
Dr. Indah menjelaskan, LBH Pira dibentuk atas arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar kader turun langsung ke rakyat. Visi utamanya adalah untuk membantu perempuan dan anak-anak mendapatkan perlindungan serta pengetahuan memadai tentang hukum.
Ia berharap, dengan adanya penyuluhan hukum ini, angka kasus kekerasan di Kuningan dapat berkurang.”Semoga dengan adanya penyuluhan ini, akan berkurang kasus-kasus tersebut dengan pemberitahuan dan informasi kepada ibu-ibu, bagaimana mereka harus bersikap, (dan) bagaimana harus melaporkan,” jelasnya.
Pihaknya juga mengapresiasi kolaborasi dengan pemerintah daerah. “Kami tadi dibantu oleh (Dinas) PPPA Kabupaten Kuningan, dan mereka sudah kerja luar biasa. Itu kerja samanya sama Bupatinya juga, sama lembaga badan hukumnya,” ungkapnya.
Saat ditanya langkah kecil apa yang bisa dilakukan perempuan untuk mencegah kekerasan, Dr. Indah menekankan pentingnya pendidikan, kemandirian, dan pola asuh yang setara dalam keluarga.
“Sebagai perempuan, kita harus mempunyai pendidikan yang baik, itu saja. Harus mandiri, harus banyak belajar, (dan) membaca,” tegasnya.
Ia berpesan agar para ibu memberikan pendidikan yang setara kepada anak laki-laki dan perempuan untuk memutus mata rantai budaya patriarki.
” Anak laki dan anak perempuan harus diberlakukan sama. Jadi tidak harus ada kesenjangan patriarki bahwa anak laki itu segalanya,” jelasnya.
Menurutnya, anak laki-laki juga harus dibebani tanggung jawab domestik, seperti membersihkan rumah, dan yang terpenting adalah diajarkan untuk menghormati saudara perempuannya. “Hal-hal kecil itu memang berasal dari rumah tangga,” tandasnya. (Nars)
