KUNINGAN – Di tengah dinamika dan sorotan tajam terkait pengelolaan air di kawasan kaki Gunung Ciremai yang semakin ramai pasca sidak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, ternyata ada fakta yang menyeruak.
Polemik yang berkembang seolah melupakan bahwa masyarakat Desa Cikalahang, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, sesungguhnya telah memiliki komitmen resmi “hitam di atas putih” dengan Perumda Air Minum (PAM) Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan terkait pemanfaatan air Talaga Nilem.
- Seleksi Calon Kadis Hanya Diikuti 67 Pejabat Eselon III, Pengamat Soroti Sistem Data Manajemen Talenta BKPSDM Kuningan
- Diwarnai Kartu Merah, Persib Bandung Susah Payah Tahan Imbang Dewa United 2-2
- Bidik Pasar Global, Kuningan Siapkan Diri Jadi Pemain Kopi Kualitas Dunia
- Demo Warga Kalimanggis Kulon Berbuah Hasil, Kades Wahidi Dipastikan Tak Ngantor Lagi Mulai Besok
- Limpasan Sampah Eceng Gondok Waduk Darma Cemari Sungai Cisanggarung, Warga Kadugede Protes
Dua buah foto terkait surat komitmen antara pihak warga Desa Cikalahang dengan pihak PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan tersebar di kalangan awak media, pada Selasa (20/1/2026).
Komitmen tersebut tertuang jelas dalam Berita Acara Sosialisasi yang ditandatangani pada Rabu, 21 September 2022, bertempat di Rumah Makan Haji Jaja, Desa Cimara, Kecamatan Pasawahan.
Dalam dokumen yang disepakati oleh 50 orang perwakilan masyarakat Desa Cikalahang tersebut, warga menyatakan dukungan penuh terhadap pemanfaatan air baku dari Talaga Nilem dan Talaga Remis untuk dialirkan guna memenuhi kebutuhan di Kabupaten Indramayu.
Bahkan, dalam poin-poin kesepakatan, Pemerintah Desa dan masyarakat Cikalahang secara tegas menyatakan kesiapannya untuk mempermudah akses jalan masuk bagi mobilisasi alat berat serta pemasangan pipa transmisi.
Mereka juga berkomitmen untuk memastikan tidak adanya protes atau keluhan terkait kebisingan maupun polusi suara yang timbul selama proses pembangunan sarana SPAM berlangsung.Kerja sama ini tidak bersifat satu arah.
Sebagai timbal baliknya, PAM Tirta Kamuning memiliki kewajiban untuk mengatur tata kelola air bersih bagi kepentingan rumah tangga di sekitar kawasan sumber air baku, termasuk untuk Dusun Bina Karya Desa Kaduela dan Desa Cikalahang sendiri.
Selain itu, kesepakatan ini juga menjadi dasar hukum yang kuat untuk penertiban lingkungan. Poin ke-8 dalam berita acara tersebut menegaskan adanya koordinasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) untuk menertibkan jaringan pipanisasi ilegal yang dipasang oleh usaha swasta, perorangan, maupun masyarakat yang tidak berizin.
Sisi pemberdayaan masyarakat juga tidak luput dari perjanjian ini. Dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur sarana SPAM, pihak pengelola diwajibkan melibatkan tenaga kerja setempat, sehingga proyek ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga.
Kesepakatan strategis ini ditandatangani langsung oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning yang waktu itu dijabat Deni Erlanda, dan Kepala Desa Cikalahang, Oom Komarudin, serta disaksikan oleh jajaran Muspika dan pejabat terkait dari Pemkab Kuningan.
Dokumen ini menjadi bukti bahwa tata kelola air di perbatasan Kuningan-Cirebon ini sejatinya telah melalui proses musyawarah mufakat dan memiliki landasan persetujuan warga yang kuat.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), turun tangan menengahi konflik pengelolaan air yang memanas antara warga Desa Cikalahang, Cirebon, dengan PAM Tirta Kamuning Kuningan saat melakukan sidak di kawasan Talaga Nilem, Kamis (15/1/2026).
Dalam insiden yang diwarnai perdebatan sengit tersebut, KDM merespons keluhan warga yang merasa terabaikan karena sumber air di wilayah mereka dieksploitasi besar-besaran ke luar daerah, sementara kebutuhan air bersih dan irigasi masyarakat lokal justru tidak terpenuhi, terutama saat musim kemarau.
Menanggapi situasi tersebut, KDM menegaskan prinsip bahwa kebutuhan warga lokal harus menjadi prioritas mutlak sebelum air dialirkan ke wilayah lain.
Ia langsung memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawa Barat untuk melakukan audit serta penghitungan ulang teknis, dan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Selasa ini guna memastikan realisasi pipanisasi bagi warga sekitar demi menjamin keadilan pengelolaan sumber daya alam Gunung Ciremai. (Nars)
