KUNINGAN – Ketua Forum Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kuningan, Udin Kusnedi, angkat bicara merespons temuan Satgas P3MBG dalam inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu dapur di Kadugede yang dinilai bermasalah dalam hal kebersihan dan manajemen.
Saat dikonfirmasi, Udin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Kasatgas P3MBG, U. Kusmana, atas fungsi pengawasan yang telah dijalankan.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
Ia menilai teguran keras dari Satgas sebagai evaluasi penting bagi para mitra penyedia makanan untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Kami berterima kasih kepada Pak Sekda selaku Kasatgas. Ini menjadi evaluasi bagi kami para mitra untuk bekerja lebih baik lagi, memastikan program nasional ini berjalan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Udin, Kamis (15/1/2026).
Ditanya perihal keterlibatan UMKM Lokal pada penyediaan sajian MBG, Udin juga memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang menyebutkan Dapur MBG tidak mengakomodir produk UMKM lokal Kuningan. Ia menepis kabar tersebut dan mengajak semua pihak untuk melihat fakta di lapangan.
”Jangan diputarbalikkan fakta. Kalau ada UMKM yang merasa ditolak, UMKM mana? Ayo kita buktikan, saya sendiri pemilik dapur dan semua produk yang ada di UMKM Kuningan, kita beli. Kecuali kalau barangnya memang tidak ada, masa kita harus diam? Tentu kita cari keluar agar produksi tetap jalan,” tegasnya.
Udin meyakinkan, Forum Dapur MBG berkomitmen penuh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kuningan melalui penyerapan bahan baku lokal pada penyediaan sajian MBG yang dibagikan.
Menanggapi sorotan mengenai lambatnya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di mana baru 11 dapur yang resmi mengantongi izin, Udin meluruskan bahwa mayoritas mitra saat ini sedang berproses.
“Niatan para mitra ini semuanya taat aturan. Hampir 90 persen dapur sedang dalam proses perizinan pembuatan PBG. Jadi tidak benar kalau dibilang abai, karena mengurus PBG itu butuh proses teknis seperti gambar dari Dinas PUTR dan rekomendasi lingkungan hidup yang tidak bisa selesai instan,” jelasnya. (Nars)
