KUNINGAN – Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, kembali menyoroti dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas se-Kabupaten Kuningan. Setelah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat, kini Uha meminta Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, untuk menghadirkan jajaran pejabat terkait dalam audiensi yang dijadwalkan pada Senin (24/3/2025).
- BP Taskin RI Luncurkan Pilot Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kuningan
- Agenda Kepala BP Taskin RI Budiman Sudjatmiko ke Kabupaten Kuningan, Trigger Turunkan Angka Kemiskinan?
- Wow! Anggaran Pengadaan Layar Interaktif DPRD Kuningan Capai Rp3,2 Miliar, Lebih Besar dari Mobil Dinas
- Diskanak Kuningan Imbau Peternak Waspada, Dugaan Serangan Macan Terhadap Ternak Masih Diselidiki
- Kabar Baik! Wanita Hamil 6 Bulan yang Hilang di Desa Linggajati Ditemukan
Dalam permohonannya, Uha Juhana meminta agar para Bendahara pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bendahara penerima retribusi, serta Bendahara rutin dari seluruh UPTD Puskesmas di Kabupaten Kuningan hadir secara langsung. Ia juga meminta kehadiran Bendahara Dinas Kesehatan yang didampingi Kasubag Keuangan dengan membawa dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2023, 2024, hingga Maret 2025.
“Substansi dari audiensi ini adalah untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi terkait tata kelola keuangan di Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas Kuningan. Kami ingin membuka peran aktor intelektual atau dalang utama yang memberi perintah terkait pungutan liar atau suap dalam pengelolaan dana Kapitasi dan BOK,” tegas Uha Juhana.
Menurutnya, aliran dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kaum kurang mampu, justru diduga dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. “Dampaknya sangat fatal karena merusak layanan kesehatan yang menjadi hak dasar masyarakat. Pejabat yang terlibat bisa saja sukses dalam karirnya, tetapi dengan cara yang keji, menghisap hak rakyatnya sendiri. Ini lebih kejam daripada pembunuhan berdarah dingin,” imbuhnya.
Uha berharap, dengan adanya audiensi ini, pihak-pihak yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka di hadapan publik. Ia juga menegaskan bahwa LSM Frontal akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya keadilan di sektor kesehatan. (Nars)
