BANDUNG –.Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan larangan bagi seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemkab/Pemkot se-Jabar untuk menyelenggarakan rapat di hotel. Kebijakan tersebut ia tegaskan sebagai langkah efisiensi anggaran dan bentuk keberpihakan terhadap daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Dedi dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resminya @dedimulyadi71, Sabtu (14/6/2025).”Banyak yang bertanya, kenapa saya tidak izinkan pejabat dan pegawai rapat di hotel? Saya ingin anggaran yang biasanya dipakai untuk itu, dialihkan untuk membangun sekolah, jalan, irigasi, Puskesmas, bahkan toilet untuk masyarakat,” kata Dedi.
- Akhirnya Terjawab, Kisruh Dana Taspen PPPK Guru Kuningan Telah Diselesaikan Disdikbud
- Mayday 2026: KSPSI Kuningan Desak Buruh Berani Lapor Praktik Upah di Bawah Standar
- Refleksi Milad Ke-94 Pemuda Muhammadiyah untuk indonesia jaya
- Karya Bakti Kodim Kuningan: Sinergi TNI dan Warga Kebut Pembangunan Jalan Cimenga
- Comeback Gemilang di Lampung Persib Bandung Bungkam Bhayangkara FC 4-2 dan Rebut Kembali Puncak Klasemen
Menurutnya, masih banyak kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menghadapi keterbatasan anggaran. Ia mencontohkan Kabupaten Pangandaran yang hingga kini belum mampu membayar tunjangan pegawai selama lima bulan terakhir karena anggaran daerah yang sangat terbatas.
“Bupatinya sampai nangis ke saya. Saya tahu betul kondisi fiskalnya, dan saya sedang bantu cari solusinya,” ujarnya.
Dedi menyoroti ketimpangan fiskal antara daerah dengan pendapatan tinggi, seperti kota-kota besar dengan banyak hotel dan destinasi wisata, dibandingkan daerah pedesaan yang justru mengalami kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya tanpa diimbangi penerimaan pajak yang adil.
“Pendapatan dari daerah kecil itu sedikit, tapi dampaknya besar. Alamnya rusak, jalannya rusak, sementara mereka tidak dapat apa-apa. Tapi kota besar yang penuh hotel dan turis dapat pemasukan besar tanpa ada kerusakan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung buruknya infrastruktur dasar di daerah dengan fiskal rendah, seperti sekolah, Puskesmas, BPJS yang belum terbayar, dan rendahnya tingkat sanitasi masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah untuk memprioritaskan penggunaan anggaran bagi pembangunan daerah masing-masing.
Gubernur Dedi juga menyinggung potensi penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan (SPJ) saat penyelenggaraan rapat di hotel.“SPJ-nya sering enggak sesuai. Yang dicatat lima kamar, yang dipakai tiga. Makan untuk sepuluh orang, yang hadir tujuh,” katanya.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk bersama-sama melakukan efisiensi anggaran demi kesejahteraan rakyat.“Kalau rakyat masih susah, jangan dulu kita pesta. Jangan buang uang dari satu daerah ke daerah lain. Belanjakanlah uang rakyat di tempat mereka tinggal,” pungkasnya. (NARS)
