MAJALENGKA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan saat berbicara dalam acara Regional Summit 2025 yang digelar di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).
Dalam forum yang membedah arah pembangunan kawasan Rebana—wilayah strategis pertumbuhan baru di Jawa Barat—, seperti dilansir Instagram detik jabar, Tito menyampaikan analisis mengenai ketimpangan pendapatan daerah, terutama antara PAD dan dana transfer dari pemerintah pusat.
- Punya Potensi Puluhan Ribu Anggota, Pengurus IKA STEMGA Kuningan Resmi Dilantik di Pendopo
- Akui Fasilitas Sekolah Belum Merata, Bupati Kuningan Sampaikan Pesan Ini di Hardiknas 2026
- Akhirnya Terjawab, Kisruh Dana Taspen PPPK Guru Kuningan Telah Diselesaikan Disdikbud
- Mayday 2026: KSPSI Kuningan Desak Buruh Berani Lapor Praktik Upah di Bawah Standar
- Refleksi Milad Ke-94 Pemuda Muhammadiyah untuk indonesia jaya
“Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap transfer pusat, yaitu mencapai 82 persen, sedangkan PAD-nya hanya sekitar 15 persen,” ungkap Tito.
Ia menekankan bahwa rendahnya PAD menggambarkan belum hidupnya sektor usaha di daerah. Padahal, menurut Tito, PAD yang tinggi merupakan indikator bahwa dunia usaha tumbuh dan berkembang, karena pemerintah bisa menarik pajak dan retribusi secara optimal.
“Kalau hijaunya (PAD) rendah, itu menandakan dunia usaha belum bergerak. Pak Bupatinya harus kerja keras membangkitkan usaha agar tangannya tidak terus menengadah ke Menteri Keuangan,” sindir Tito secara lugas.
Tito juga menyarankan agar pemerintah daerah bisa membuka iklim usaha dengan lebih baik, salah satunya melalui kemudahan perizinan. Bahkan, ia menyebut nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. ”Kalau tidak tahu caranya, tanya saja ke Kang Dedi. Beliau jago soal hidup,” ucap Tito.
Kawasan Rebana yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota—termasuk Kuningan—didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, seiring dengan pengembangan infrastruktur seperti BIJB Kertajati dan kawasan industri strategis.
Tito meminta pemerintah daerah lebih agresif mendorong investasi dan membangun iklim usaha yang sehat agar kemandirian fiskal bisa tercapai dan kesejahteraan masyarakat meningkat. (Nars)
