KUNINGAN, – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kuningan, Rana Suparman, menanggapi kabar pengunduran diri Direktur Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kuningan, Heni Susilawati di tengah masa jabatannya.
Menurut Rana, keputusan mundur tersebut bukanlah solusi atas berbagai persoalan yang melilit BUMD tersebut.
- Bahas RAPBD 2027, Fraksi Amanat Restorasi Dorong Roadmap Fiskal dan Transparansi Berbasis Dashboard
- Proyek Tugu Bola Dunia Kuningan Tuntas, PUTR Sebut Pembangunan Patung Kuda Tunggu APBD Perubahan
- Kritisi RAPBD 2027, Fraksi PDIP Minta Pemkab Kuningan Prioritaskan Alam dan Budaya Miyuni Alam
- Gerindra Kuningan Soroti Defisit Infrastruktur Pertanian, Tuntut Keadilan APBD 2027
- Kritik Keras RAPBD 2027, Golkar Kuningan Soroti Belanja Pegawai Tembus Rp 1,3 Triliun, Anggaran Damkar Miris Hanya Rp 39 Juta
Ia menegaskan, sang direktur seharusnya bersikap tangguh dan menuntaskan permasalahan yang ada.”Kalau menurut saya kan (Bu Heni) enggak perlu mundur. Tapi harus bisa menertibkan!” tegas Rana saat dimintai keterangan di Lobby Gedung DPRD Kuningan, Senin (3/11/2025).
Rana mengingatkan bahwa sang direktur masuk melalui mekanisme fit and proper test atas kehendak sendiri dan tidak dalam paksaan. Oleh karena itu, ia seharusnya sudah mengetahui peta dan keadaan di internal PDAU.
“Lalu ketika sudah ditunjuk, mengetahui peta dan keadaan yang seperti itu, ya harus jelas, harus tangguh dong menyelesaikan,” ujarnya.
Rana membeberkan, akar permasalahan di PDAU sebetulnya bersifat klasik dan akan terus terulang jika tidak ada langkah terobosan.”Intinya gini kan: satu, tidak ada modal. Kedua, tidak punya jenis kegiatan yang pasti. Ketiga, karyawan yang sudah ada kan harus dibiayai,” rincinya.
Ia menilai, jika PDAU hanya terus bersandar pada unit usaha yang itu-itu saja, sudah dapat dipastikan tidak akan mampu menanggulangi biaya operasional, apalagi menghasilkan keuntungan.”Siapapun yang menjadi direktur di PDAU, kalau jenis usahanya tidak ditambah yang produktif, tidak dikembangkan, sumber anggaran kan dari situ-situ saja,” tambahnya.
Rana mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Kuningan sebetulnya telah berulang kali memberikan catatan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar PDAU mendapat bimbingan (diguiden) dan dibuatkan rencana kerja yang lebih baik.
Namun, menurutnya, persoalan utama di PDAU saat ini bukanlah ketiadaan konsep, melainkan minimnya keberanian eksekusi dari manajemen.”Harus ada keberanian. Keberanian berhadapan dengan seluruh komponen untuk menyelesaikan masalah itu,” tandas Rana.
“Punya konsep sehebat apapun, keberanian yang enggak ada, ya udah.” imbuhnya.
Sebagai solusi konkret, Rana mendorong Pemda untuk segera duduk bersama manajemen PDAU guna memikirkan jenis usaha baru yang lebih produktif. Salah satu peluang yang ia soroti adalah pemanfaatan aset Pemda berupa lahan-lahan tidak produktif yang jumlahnya mencapai puluhan hektar.
“Berapa kawasan tanah yang tidak produktif yang menjadi aset Pemda? Ayo kita hitung berapa hektar,” katanya.Ia mengusulkan agar lahan tersebut didelegasikan kepada PDAU untuk dikelola menjadi lahan pertanian atau agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. (Nars)
