KUNINGAN – Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kuningan bersama para pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Kuningan, Rabu (2/7/2025). Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang melarang PKL berdagang di depan pertokoan Siliwangi Kuningan dengan merelokasi ke tempat yang dinilai sepi pembeli.
Mereka menuntut solusi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil, bukan hanya kebijakan yang penuh retorika.Aksi ini merupakan bentuk solidaritas mahasiswa terhadap nasib para PKL yang merasa dirugikan setelah direlokasi dari kawasan pertokoan Siliwangi ke Komplek Puspa Siliwangi.
- Penentuan Posisi! 3 Calon Ketua DPC PKB Kuningan Jalani UKK Hari Ini
- Tega Buang Anak ke Sungai, Pelarian Janda Muda di Kuningan Berakhir Diamankan Polisi
- Rakyat Gigit Jari, Di Tengah Gaung Efisiensi Anggaran, DPRD Kuningan Gelar Bimtek Miliaran Rupiah
- Seleksi Calon Kadis Hanya Diikuti 67 Pejabat Eselon III, Pengamat Soroti Sistem Data Manajemen Talenta BKPSDM Kuningan
- Diwarnai Kartu Merah, Persib Bandung Susah Payah Tahan Imbang Dewa United 2-2
Salah seorang PKL, Iwan, mengaku kebijakan relokasi ini telah memiskinkan dirinya dan pedagang lain. “Kami merasa dimiskinkan oleh pemerintah sejak dipindahkan dari depan pertokoan Siliwangi ke tempat tertentu sehingga tidak bisa berjualan kembali,” keluhnya.
Para pedagang menuntut agar diizinkan kembali berjualan di sekitar pertokoan Jalan Siliwangi, bahkan menawarkan solusi minimal seperti diizinkan berdagang pada hari Sabtu dan Minggu. Mereka juga membandingkan perlakuan yang diterima, di mana pedagang di Taman Kota diizinkan berjualan saat akhir pekan, sementara mereka diusir oleh petugas meski hanya berjualan dengan jinjingan.
“Setelah direlokasi selama setahun, kami justru mengalami kesulitan ekonomi. Kami ingin ada solusi terbaik dari pemerintah, jangan hanya membuat kebijakan yang justru menyengsarakan pedagang,” tambah Iwan.
Ketua PMII Kabupaten Kuningan, Dhika Purbaya, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud penyampaian aspirasi atas keluh kesah para pedagang. “Kami membersamai para pedagang ini karena mereka adalah pejuang keluarga yang seharusnya didukung, bukan diganggu usahanya. Jangan sampai rakyat kecil menjadi objek pemenuhan kebutuhan sebagian pihak, termasuk para pejabat,” ujar Dhika.
Dhika juga menyoroti janji-janji Bupati Kuningan saat kampanye yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Menurutnya, jika kebijakan pemerintah justru menyengsarakan dan memiskinkan rakyat, itu berarti janji tersebut “meleset”, bukan “melesat”.
“Relokasi bukan solusi jika kami yang tersakiti. Kami kelaparan bukan karena malas, tapi karena kebijakan pemerintah,” teriak massa sambil membentangkan poster-poster tuntutan.
Dalam aksi teatrikal, massa memperagakan aspirasi pedagang yang disampaikan kepada kepala daerah, namun adegan tersebut menunjukkan kepala daerah yang hanya memberikan janji-janji tanpa realisasi. Massa menilai, saat menjabat, pemerintah malah acuh terhadap rakyatnya.
Menanggapi aksi tersebut, sejumlah pejabat Pemkab Kuningan terlihat menemui massa, di antaranya Kepala BPKAD Deden Kurniawan Sopandi, Kepala Dinas Perhubungan Ade Nurdijanto, Asisten Daerah Bidang Ekonomi Wawan Setiawan, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Trisman Supriatna, serta Plt Kasatpol PP Toni Kusumanto.
Namun, suasana memanas ketika massa membakar ban di depan para pejabat yang hadir, disaksikan pengamanan aparat kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Kuningan.Massa tetap menuntut kehadiran Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar untuk menemui mereka dan memberikan pernyataan untuk merubah kebijakan yang lebih pro rakyat. (Nars)
