KUNINGAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan pada Jumat (24/4/2026).
Prosesi penyerahan SK tersebut tidak sekadar agenda seremonial partai, melainkan dirangkaikan dengan beragam aksi sosial nyata yang menyentuh langsung kelompok masyarakat prasejahtera di Kuningan.
- Pandangan Fraksi PPD DPRD Kuningan: Jangan Sampai APBD Sehat tapi Rakyat Sakit
- Soroti Target Pendapatan Tak “Melesat” di APBD Perubahan 2026, Fraksi PDI-P DPRD Kuningan Desak Evaluasi Kinerja Pemda
- Gerindra Soroti Pemangkasan Drastis Belanja Transfer Desa Rp168 Miliar di Perubahan APBD Kuningan 2026
- Tanggapi Kualitas Pelayanan Publik, Fraksi PKS DPRD Kuningan: “Pemerintah Harus Berhemat, Tapi Jangan Pelit Pada Rakyat!”
- Tanggapi Perubahan APBD 2026, Fraksi Amanat Restorasi Ingatkan Pemkab Kuningan Jangan ‘Gali Lubang Tutup Lubang’ Fiskal
Perwakilan DPD PDIP Jawa Barat, Bedi Budiman mengungkapkan, pendekatan inklusif ini merupakan implementasi langsung dari arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono.
Seluruh jajaran pengurus diwajibkan untuk menjadikan setiap agenda kepartaian sebagai momentum untuk turun dan berdampingan langsung dengan masyarakat.
“Dalam penyerahan SK kepengurusan ini, arahan dari Ketua DPD mengharuskan pelaksanaannya diiringi dengan kegiatan bersama masyarakat. Kami sangat mengapresiasi DPC Kuningan yang telah mengundang unsur masyarakat, khususnya kaum disabilitas, sehingga kita bisa berdialog dan melihat langsung kondisi riil di lapangan,” ujar Bedi di sela-sela kegiatan.
Rangkaian bakti sosial yang mengiringi pengukuhan pengurus baru tersebut meliputi pembagian sembako, program bedah rumah, serta bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Bantuan logistik dan material bangunan tersebut disalurkan kepada pengurus di tingkat ranting yang menjadi korban musibah kebakaran, serta lima unit rutilahu milik warga di wilayah Darma.
Lebih lanjut, Bedi Budiman memberikan instruksi tegas kepada jajaran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan periode 2025-2030 yang baru disahkan. Ia menekankan agar soliditas kader dijadikan kunci utama dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi saat ini.
“Kami berharap PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan terus melakukan konsolidasi dan menjaga soliditas. Tantangan saat ini tidaklah mudah, khususnya menyangkut persoalan ekonomi masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Sebagai partai pemenang secara nasional, PDI Perjuangan harus berkontribusi untuk sama-sama meringankan beban masyarakat,” ungkap Bedi didampingi rekannya Ika Siti Rahmatika.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Kuningan, Nuzul Rachdy, menambahkan bahwa penyerahan SK secara de jure ini mempertegas kerja-kerja politik yang sebenarnya sudah berjalan di akar rumput sejak mereka ditetapkan di Tasikmalaya.
Pihaknya mengundang 100 orang penyandang disabilitas untuk berbagi kepedulian sebagai wujud esensi politik yang merakyat.Agenda konsolidasi dan bakti sosial ini turut dihadiri secara langsung oleh sembilan orang jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. (Nars)
