KUNINGAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, akhirnya angkat bicara merespons polemik panas terkait isu Surat Keputusan (SK) Bupati Kuningan yang menjadi landasan pencairan tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tahun anggaran 2026.
Isu mengenai dugaan cacat hukum atau “SK Bodong” ini mencuat ke publik setelah sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan keabsahan prosedur penerbitannya.
- Ketua DPRD Kuningan Tuding Eksekutif Sepelekan Revisi RTRW dan Tak Hargai Rakyat
- Kepala Dinas Kompak Absen, Audiensi RTRW Kuningan Dibubarkan: Relawan Lingkungan Ancam Aksi Massa
- Kuningan Simpan Segudang Bakat Sepak Bola Putri, Akademi Persib dan Askab PSSI Kuatkan Sinergi Pembinaan
- Semarakkan Malam Kemerdekaan, Sekretariat DPRD Kuningan Antusias Ikuti Pawai Taptu
- Babinsa Luragung dan Warga Cileuya Kompak Sulap Jalan Gang Lebih Asri
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut di ruang kerjanya pada Senin (9/2/2026), politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Zul ini memilih untuk tidak banyak berkomentar dan melimpahkan tanggung jawab penjelasan kepada pihak eksekutif.
Ia menegaskan produk hukum tersebut merupakan kewenangan penuh Bupati Kuningan, sehingga pertanyaan mengenai legalitasnya lebih tepat ditujukan langsung kepada kepala daerah, bukan kepada lembaga legislatif.
Zul menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki domain menjawab isu terbitnya surat keputusan yang dituduh bodong tersebut. “Oh kalau SK Bupati mah itu ke Bupati aja. Kan yang buat SK Bupati. Bukan SK Ketua Dewan ya,” ujarnya menepis.
Polemik legalitas SK ini disinyalir menjadi salah satu pemantik utama rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar oleh Aktivis Lintas Generasi pada Kamis, 12 Februari 2026 mendatang.
Diperkirakan sebanyak 1.000 orang massa akan mengepung gedung wakil rakyat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Menanggapi bakal ada unjuk rasa tersebut, Zul menanggapinya dengan santai dan menyebut bahwa penyampaian aspirasi di muka umum adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang. (Nars)
