JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran kini berada di bawah sorotan tajam.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporan terbarunya yang dirilis Senin (15/12/2025), mengungkap fakta pahit: program bernilai fantastis Rp 355 triliun ini dinilai gagal total dalam memperbaiki status gizi anak, justru memicu masalah korupsi dan keracunan massal.Laporan bertajuk Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis tersebut membongkar carut-marut tata kelola program yang berjalan hampir satu tahun ini.
- Jurus PNM Cirebon Bikin Ratusan Emak-Emak UMKM Naik Kelas dan Kebal Pinjol Ilegal
- Wakil Bupati Kuningan Dorong Sinergi Pembangunan dan Sukseskan PTSL dalam Konsolidasi APDESI Merah Putih
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Wajah Baru dan Yang Kembali
- Punya Sertifikat! Tembakau Kuningan Naik Kelas, Tak Bisa Lagi Diklaim Daerah Lain
- Batal Kepung Gedung Setda, HMI Kuningan Pilih Tunggu Kepulangan Bupati dari Jakarta
Bukannya menjadi investasi masa depan, MBG disebut dijalankan tanpa fondasi kebijakan yang matang dan berbasis bukti.Direktur CELIOS menyoroti fenomena predatory budgetingatau penganggaran yang memangsa sektor lain demi memuluskan MBG. Dana jumbo Rp 355 triliun ternyata bukan berasal dari pendapatan baru, melainkan hasil pemangkasan besar-besaran dari hak dasar rakyat.
Tercatat, anggaran pendidikan dipotong hingga Rp 223 triliun, sektor kesehatan kehilangan Rp 24,7 triliun, serta pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan tergerus Rp 19,7 triliun. Realokasi ini dinilai mencederai hak konstitusional warga miskin atas pendidikan dan kesehatan yang layak.
Ironi terbesar program ini terletak pada kualitas makanan. Temuan lapangan di Sukabumi, Tangerang, hingga NTT menunjukkan menu harian didominasi oleh ultra-processed food seperti biskuit, roti, sosis, dan susu berperisa.
Alih-alih sehat, konsumsi rutin makanan jenis ini justru meningkatkan risiko diabetes dan obesitas pada anak. Dampaknya fatal. Hingga 15 November 2025, tercatat 15.117 korban keracunan massal di berbagai daerah akibat lemahnya pengawasan keamanan pangan. Survei terhadap para ibu bahkan mengungkap 62 persen anak tidak mengalami kenaikan berat badan meski rutin mengonsumsi paket MBG.
Di balik layar, para pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengalami eksploitasi berat. Mereka dipaksa bekerja hingga 20 jam sehari tanpa kontrak jelas dan gaji yang kerap tertunggak.
Parahnya, satu tenaga pengawas gizi dipaksa mengawasi produksi 3.000 hingga 4.000 porsi per hari, membuat kontrol kualitas menjadi mustahil.Potensi korupsi juga tercium menyengat. Sebanyak 79 persen responden survei mendeteksi adanya konflik kepentingan dalam penunjukan vendor SPPG.
Keterlibatan aparat keamanan dalam ranah sipil ini juga dikhawatirkan mengaburkan transparansi dan akuntabilitas anggaran.Kepercayaan publik terhadap program ini dilaporkan telah runtuh.
Survei CELIOS terhadap 1.868 responden menunjukkan angka penolakan yang mutlak: 95,73 persen responden meminta program MBG dihentikan. Mayoritas publik (71,08 persen) menyarankan agar anggaran dialihkan kembali ke skema bantuan tunai langsung yang lebih efektif.
Merespons temuan ini, CELIOS mendesak pemerintah segera melakukan audit total dan membentuk satuan tugas independen untuk mengusut dugaan mark-up serta pelanggaran kontrak. Tanpa reformasi radikal, MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek bancakan mahal yang gagal menyejahterakan rakyat. (Nars/rls)
