KUNINGAN – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi “Kuningan Melawan” direncanakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kuningan pada Ahad (31/8/2025) siang. Aksi yang dipusatkan di dua titik, yaitu Kantor DPRD dan Polres Kuningan, ini menyuarakan serangkaian tuntutan, mulai dari isu nasional hingga persoalan lokal.
Seperti tersebar pada rencana aksi, Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Firgy Ferdiansyah, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk respons atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dinilai timpang.
- Menagih Etos Kerja Pasca Pelantikan 4 JPT Pratama di Cadas Poleng
- Ini Alasan Bupati Kuningan Pilih Cadas Poleng Tempat Lantik Pejabat Hari Ini
- Empat Pejabat Eselon Dua Kuningan Resmi Dilantik, Berikut Daftar Namanya
- Soal Penyaluran Bansos, Mensos Tegur Kepala Daerah
- Muncul Rumor Lahgun Narkoba, BNN Kabupaten Kuningan Siap Tes Urine Anggota Dewan
“Kami turun ke jalan bukan tanpa alasan, tetapi karena nurani kami terusik melihat kenyataan: rakyat makin sengsara, wakilnya justru berpesta,” ujarnya. Massa mengenakan pakaian serba hitam sebagai dress code.
Sorotan pada Isu Nasional dan Tuntutan Kepada DPR RI
Massa aksi akan menyoroti sikap DPR RI yang dianggap abai terhadap suara rakyat, terutama terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan di tengah kenaikan pajak.
Menurut Firgy, ini adalah ironi terbesar dalam sejarah demokrasi. “Ketika rakyat dipaksa membayar lebih melalui berbagai kenaikan pajak, DPR malah sibuk menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan mereka sendiri,” kata Firgy.
Aksi ini juga menuntut pencopotan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan mengutuk segala tindakan represif serta brutalitas oleh aparat. Mereka juga meminta agar tunjangan DPR RI dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.
Desakan untuk Perbaikan di Kuningan
Tak hanya menyuarakan isu nasional, massa juga fokus pada sejumlah persoalan di Kabupaten Kuningan. Massa mendesak DPRD Kuningan untuk selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Beberapa tuntutan spesifik yang akan disampaikan kepada DPRD Kuningan meliputi:
-Mendesak penghentian penanaman sawit di Kabupaten Kuningan, dan menindak tegas pelaku pelanggaran Konstitusi.
-Meminta DPRD fokus mengawal kasus dugaan penyelewengan anggaran program PJU Kuningan Caang.
-Mendesak DPRD memanggil Eksekutif perihal lelang jabatan Sekda yang gagal sehingga menghabiskan anggaran 500 juta rupiah secara percuma.
-Menuntut DPRD untuk menghentikan proyeksi MBG (Makan Siang Gratis) yang dikelola oleh anggota DPRD Kuningan.
Aksi akan dimulai pukul 14.00 WIB ini mengambil titik kumpul di Taman Pandapa dan akan bergerak menuju Kantor DPRD dan Polres Kuningan. Massa juga akan melakukan orasi singkat di setiap area lampu merah yang dilewati sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada publik. (Nars)
