KUNINGAN – Ketua Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan, Ali Akbar, menyerukan narasi baru dalam tata kelola lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan.
Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam, khususnya kawasan Gunung Ciremai, bukan sekadar urusan administratif atau keuntungan ekonomi duniawi semata, melainkan bentuk pertanggungjawaban keimanan yang fundamental.
- Punya Potensi Puluhan Ribu Anggota, Pengurus IKA STEMGA Kuningan Resmi Dilantik di Pendopo
- Akui Fasilitas Sekolah Belum Merata, Bupati Kuningan Sampaikan Pesan Ini di Hardiknas 2026
- Akhirnya Terjawab, Kisruh Dana Taspen PPPK Guru Kuningan Telah Diselesaikan Disdikbud
- Mayday 2026: KSPSI Kuningan Desak Buruh Berani Lapor Praktik Upah di Bawah Standar
- Refleksi Milad Ke-94 Pemuda Muhammadiyah untuk indonesia jaya
Pernyataan filosofis ini disampaikan Ali Akbar usai menghadiri pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) serta Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin), Selasa (13/1/2026).
Ali menekankan prinsip bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memegang teguh konsep “Pertanggungjawaban Keimanan Secara Ekologis”.
“Kita ini bagian dari masyarakat yang terjebak dalam sistem yang sudah ada. Maka PPP menekankan, kita harus mempertanggungjawabkan keimanan secara ekologis. Jadi urusannya bukan cuma duniawi, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan atas titipan alam ini,” tegas Ali.
Ali menyoroti kecenderungan pola pikir modern yang terlalu mengagungkan kecerdasan industrialis dan mekanistik. Pola pikir ini dinilai berbahaya karena kerap menjustifikasi kerusakan alam demi dalih pertumbuhan ekonomi.
Ia mengingatkan, jika tangan manusia sudah mulai merusak keseimbangan alam, dampaknya akan sangat masif dan fatal.
Politisi senior ini mengutip dalil Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 11 sebagai peringatan keras bagi para pemangku kebijakan.”Ingat ayatnya, Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, qolu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan jangan merusak bumi, mereka menjawab ‘kami ini sedang melakukan perbaikan/pembangunan’. Padahal sesungguhnya mereka sedang merusak, tapi mereka tidak sadar,” ujar Ali mengingatkan.Lebih lanjut,
Ali mengingatkan bahwa kerusakan ekologis akibat ambisi pembangunan yang tidak terkontrol akan selalu menempatkan rakyat kecil sebagai korban yang paling menderita.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk mengedepankan “Kecerdasan Humanis” dalam setiap kebijakan investasi, termasuk isu panas bumi (Geothermal) maupun pariwisata di kaki Ciremai. Kecerdasan humanis, menurutnya, tidak akan berani mengganggu sumber kehidupan manusia demi profit sesaat.
”Siapa yang paling rugi kalau alam rusak? Orang-orang kecil. Maka kita lebih baik berinvestasi untuk merawat dan menjaga, daripada berinvestasi besar tapi ujungnya untuk memperbaiki kerusakan yang kita buat sendiri,” tegas Ali. (Nars)
