KUNINGAN – Isu tak sedap menerpa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan. Sebuah pesan berantai (broadcast) yang beredar di grup WhatsApp warga pada Rabu (17/12/2025) mendadak memicu kekhawatiran para orang tua siswa.
Dalam pesan yang mengatasnamakan manajemen Dapur Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) Bandorasawetan tersebut, diumumkan bahwa operasional dapur akan dihentikan sementara mulai Kamis, 18 Desember 2025 besok.
- Perkuat Kolaborasi, PHRI Wilayah III Cirebon Gelar Rakorwil di Kuningan
- Isu Geothermal Gunung Ciremai Mencuat Lagi, Ketua Fraksi PDIP Kuningan Sentil Pemda Tak Punya Sikap Jelas
- Ratusan Hektare Hutan Subang Ditanami Kopi Ilegal, Rana Suparman Desak Penyelamatan Gunung Kendeng
- Klarifikasi Sanksi RS Permata, DLH Kuningan: Uang Masuk Negara
- Perjuangan Tanpa Henti Tim Gabungan Padamkan Karhutla Kuningan, Melawan Angin dan Bara di Lereng Ciremai
Alasannya cukup krusial: dana Bantuan Pemerintah (Banper) yang menjadi nafas operasional tak kunjung cair. “Hal ini disebabkan karena belum turunnya dana Bantuan Pemerintah (Banper)… Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan,” bunyi petikan pengumuman yang tersebar luas tersebut.
Sontak, kabar ini mengejutkan para orang tua siswa penerima manfaat. Mereka mempertanyakan kelanjutan nasib program prioritas nasional tersebut. Sebagian besar orang tua mengaku sangat terbantu dengan adanya MBG karena menjamin tambahan asupan gizi harian bagi anak-anak mereka di sekolah.
Menanggapi isu macetnya anggaran yang berujung penutupan dapur, fakta berbeda justru ditemukan di lapangan. Salah seorang Kepala SPPG di wilayah lain di Kabupaten Kuningan mengaku dapurnya masih beroperasi normal.
Meski tidak menampik adanya isu keterlambatan pencairan Banper—yang diduganya karena mekanisme penarikan anggaran pusat di akhir tahun—namun ia memastikan layanan MBG di tempatnya tidak terdampak dan tetap menyuplai makanan ke sekolah.
Sementara itu, Ketua Forum Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Udin Kusnedi, memilih tidak berkomentar saat dikonfirmasi awak media perihal kemacetan dana Banper ini. Ia menegaskan bahwa ranah anggaran bukan menjadi kewenangannya untuk menjelaskan.
”Mohon maaf bukan ranah kami untuk perihal itu, mungkin bisa dikonfirmasi ke Koordinator SPPG Kabupaten,” ujar Udin singkat, saat dikonfirmasi melalui telepon.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang memegang otoritas penuh, baik dari Koordinator SPPG Kabupaten Kuningan maupun Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Kuningan, terkait validitas isu penghentian dana banper tersebut.
Tiga Kepala Dapur (SPPG) Bandorasawetan (karena ada 3 SPPG yang beralamat di Desa Bandorasawetan) saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp, tidak menjawab. (Nars)
