JAKARTA.– Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akhirnya buka suara dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik. Langkah ini diambil guna meredam polemik yang mencuat pasca beredar potongan video pernyataannya dalam forum Sarasehan 99 Ekonom Syariah, di mana ia sempat melontarkan gagasan agar umat Islam berani “meninggalkan zakat” demi mempercepat kemajuan.
- Kebakaran Rumah Makan Ali Action di Taman Kota Kuningan Padam Cepat karena Kesigapan Petugas
- Tiga Macan Tutul Terekam Kamera Trap di Ciremai, Bagaimana Nasib Slamet Ramadhan?
- Cegah Karhutla Meluas, BTNGC Terbangkan Drone Tiap Jam dan Tutup Jalur Pendakian Ciremai
- Cegah Kenakalan Remaja dan Bullying, Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati Gagas Program Edukasi Interaktif Pelajar di Kuningan
- Siapkan Generasi Emas 2045, Bakesbangpol Jabar Tanamkan Karakter ‘Ngabela Nagara’ pada Pemuda Kuningan
Frasa kontroversial tersebut sempat memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, tak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, sempat mengkritik keras dan mengingatkan bahwa narasi meninggalkan zakat jelas bertentangan dengan syariat, mengingat zakat adalah pilar rukun Islam yang kedudukannya sangat fundamental.
Menyadari pernyataannya telah memicu kegaduhan dan perdebatan, Menag Nasaruddin segera meluruskan duduk perkaranya. Ia menegaskan sama sekali tidak berniat untuk menghapus atau menggugurkan kewajiban umat dalam berzakat.
“Saya memohon maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kesalahpahaman. Perlu saya tegaskan, zakat adalah fardhu ‘ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan,” ungkap Nasaruddin dalam klarifikasi resminya akhir pekan kemarin.
Lebih lanjut, Nasaruddin menguraikan bahwa ucapannya sesungguhnya merupakan sebuah ajakan metaforis untuk melakukan reorientasi tata kelola ekonomi dan dana umat. Ia menginginkan agar filantropi Islam di Indonesia tidak hanya jalan di tempat dengan bertumpu pada dana zakat yang persentasenya terbatas.
Menurutnya, umat Islam harus mulai mengoptimalkan instrumen pendanaan lain yang berpotensi jauh lebih masif dan produktif, yakni wakaf, infak, dan sedekah.
Untuk memperkuat visinya, Menag merujuk pada keberhasilan negara-negara Timur Tengah seperti Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Di negara-negara tersebut, motor penggerak pembangunan fasilitas publik, sosial, hingga pendidikan tak lagi sekadar mengandalkan zakat, melainkan ditopang kuat oleh ekosistem wakaf yang dikelola secara profesional dan terintegrasi.
“Inilah model yang ingin kita pelajari dan adaptasi untuk mempercepat kemajuan umat di Indonesia, tanpa mengurangi kewajiban zakat yang sudah jelas dalam ajaran Islam,” tegas Menag.
Mengakhiri sengkarut ini, pihak Kementerian Agama melalui Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik, Thobib Al Asyhar, juga menggarisbawahi bahwa pemenuhan kewajiban zakat sebesar 2,5 persen seharusnya dipandang sebagai titik awal kepedulian.
Ke depannya, pemerintah berharap instrumen kedermawanan tanpa batas seperti infak dan wakaf bisa menjelma menjadi gaya hidup baru yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. (Nars)
