KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memproses penyelesaian sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, memberikan peringatan keras kepada pihak ketiga atau rekanan proyek yang dinilai membandel dalam mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Ketegasan ini disampaikan Bupati Dian usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Realisasi APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 Semester Pertama di Gedung DPRD Kuningan, Senin (13/7/2026).
- Ketimpangan Literasi versus Inklusi Keuangan Picu 40 Aduan Setiap Hari, OJK Cirebon Wanti-Wanti Bahaya Penyalahgunaan KTP
- Sambut HUT ke-62 Partai Golkar, Sejumlah Kader Gelar Ziarah, Ini Daftar Lokasi Makam yang Dikunjungi
- Antisipasi Peredaran Narkoba, Tim Gabungan Sasar Kos-kosan dan Hotel di Kuningan
- Polisi Ungkap Pembunuhan di Gunung Ciremai Kuningan, Pelaku Ditangkap Kurang dari 24 Jam
- Hari Ini, Sejumlah Desa di Kuningan Timur Dapat Giliran Pemadaman Listrik
Bupati menyatakan bahwa proses penyelesaian temuan BPK saat ini sedang berjalan dan terus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa temuan ini harus menjadi bahan evaluasi dan cerminan bagi seluruh instansi di Kuningan.
“Berproses, sedang kita tindak lanjuti. Saya kira temuan ini jadi cerminan bagi kita, khususnya kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), supaya ke depannya lebih berhati-hati,” ungkap Dian kepada awak media.
Lebih lanjut, Dian menyoroti bahwa mayoritas temuan BPK tersebut berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Untuk mengantisipasi kelalaian berulang, pihaknya telah mengambil langkah strategis dengan menginstruksikan jajaran di bawahnya agar memperketat pengawasan.
Ia mengaku telah memberikan arahan khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan instansi terkait, khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), untuk mengevaluasi rekanan yang tidak kooperatif.
“Kita sudah mengambil langkah-langkah. Kemarin saya perintahkan ke Pak Sekda, ke dinas terkait terutama ke Barjas, bagi pihak ketiga yang bandel, yang tidak mengembalikan TGR atau lambat, kita akan berikan catatan khusus nanti. Kami mohon kerja samanya,” tegasnya.
Pemkab Kuningan memberikan catatan bahwa rekanan atau pemborong yang lalai dalam menuntaskan kewajiban TGR-nya akan mendapatkan sanksi administratif, yang berpotensi memengaruhi rekam jejak mereka dalam mengikuti proses lelang proyek pembangunan daerah di masa mendatang. (Nars)
