KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Kramatmulya, Kuningan, pada Kamis (16/10/2025) berakhir dengan polemik.
Kekurangan pasokan sebanyak 183 paket makanan akibat kesalahan produksi dari pemasok, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalapagunung, diperparah dengan inisiatif uang tunai dari pihak sekolah yang justru menimbulkan informasi simpang siur di masyarakat.
- Menagih Etos Kerja Pasca Pelantikan 4 JPT Pratama di Cadas Poleng
- Ini Alasan Bupati Kuningan Pilih Cadas Poleng Tempat Lantik Pejabat Hari Ini
- Empat Pejabat Eselon Dua Kuningan Resmi Dilantik, Berikut Daftar Namanya
- Soal Penyaluran Bansos, Mensos Tegur Kepala Daerah
- Muncul Rumor Lahgun Narkoba, BNN Kabupaten Kuningan Siap Tes Urine Anggota Dewan
Insiden kekurangan ini terjadi pada Kamis siang. Kepala SPPG Kalapagunung melaporkan kepada Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kesiswaan, Hajar Hernawan, bahwa dari total kebutuhan 802 paket, terjadi kekurangan signifikan sebanyak 183 paket akibat adanya kesalahan produksi di pihak penyedia.
Pihak SPPG awalnya menjanjikan kompensasi berupa makanan ringan yang akan disalurkan pada hari Senin, 20 Oktober 2025. Namun, setelah Kepala Sekolah, Efendi, mengonfirmasi langsung ke Kepala SPPG, jadwal kompensasi diubah lebih cepat menjadi Jumat, 17 Oktober 2025.
Akibat kekurangan tersebut, pihak sekolah memutuskan paket MBG yang tersedia hari itu hanya dibagikan kepada siswa kelas 7 dan 8. Sementara siswa kelas 9 yang berjumlah 197 orang dijanjikan menerima kompensasi pengganti.
Tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan Hajar Hernawan bersama pembina OSIS berinisiatif memberikan uang tunai sebesar Rp 2.500 kepada 197 siswa kelas 9 sebagai bentuk empati agar siswa tetap mendapatkan jajan.
“Uang tunai sebesar Rp 2.500 yang dibagikan itu berasal dari kas infaq Jum’at sekolah, bukan dari pihak SPPG,” demikian laporan sekolah, menekankan bahwa tindakan ini murni inisiatif internal.
Namun, sore harinya, inisiatif ini menimbulkan gejolak publik. Salah seorang orang tua siswa mengadukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, dengan pemahaman yang keliru bahwa paket MBG resmi diganti uang sebesar Rp 2.500 oleh pihak SPPG.
Hal ini memicu informasi yang tidak akurat dan kesalahpahaman luas di tengah masyarakat.Pihak SMP Negeri 1 Kramatmulya berharap laporan ini dapat menghentikan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Mereka mendesak agar SPPG Kalapagunung segera memperbaiki pelayanannya dan tidak mengulangi kesalahan produksi serupa yang merugikan siswa.
Selain itu, sekolah juga meminta Dinas Pendidikan dan Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kuningan untuk mengambil langkah-langkah yang semestinya, termasuk sanksi atau tindakan korektif, terhadap pihak SPPG Kalapagunung agar mutu dan distribusi program MBG tetap terjamin. (Nars)
